Akhirnya Patuhi PP Tunas, YouTube: Kami Sejalan dengan Pemerintah
YouTube akhirnya patuhi turan PP Tunas soal pembatasan akses bagi anak usia di bawah 16 tahun, tegaskan sejalan dengan pemerintah untuk lindungi anak.
Nasional
RI Kecam Pasukan Israel yang Pasang Spanduk “Rising Lion” di Reruntuhan RS Indonesia di Gaza
Indonesia mengecam keras pemasangan spanduk ‘Rising Lion’ oleh pasukan Israel di reruntuhan RS Indonesia Gaza, menyebutnya provokatif dan pelanggaran hukum.
Fadli Zon Siapkan Tim Hadapi Gugatan PB XIV Purboyo di PTUN
Menteri Kebudayaan Fadli Zon sudah menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan PB XIV Purboyo terkait pengelolaan Keraton Surakarta.
Menlu Sebut Izin Lintas Udara Pesawat AS di RI Masih Proses Pembahasan
Permintaan izin lintas udara dari AS di wilayah RI masih dibahas. Menlu Sugiono tegaskan kedaulatan dan kepentingan nasional jadi prioritas utama Indonesia.
Besok, Komdigi Panggil Wikipedia yang Terancam Diblokir di Indonesia
Kementerian Komdigi memanggil pihak Wikipedia pada Kamis besok menyusul kabar Wikipedia terancam diblokir di Indonesia imbas tak patuhi kewajiban PSE.
YouTube Patuhi Kebijakan PP Tunas soal Batas Usia 16 Tahun
YouTube kini patuh kebijakan pemerintah Indonesia, membatasi pengguna di bawah 16 tahun untuk melindungi anak-anak di ranah digital. Komitmen Google diapresiasi Menkomdigi.
Bareskrim Bongkar Jaringan Phishing Global, Serang 34.000 Korban hingga Rugikan Rp 350 Miliar
Bareskrim Polri bongkar jaringan pembuat phishing tools global, merugikan 34.000 korban USD 20 juta. Dua pelaku ditangkap di Kupang, kerja sama dengan FBI.
Puan: Lonjakan Harga Energi dan Kebutuhan Pokok Memberatkan Rakyat
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi imbas dinamika geopolitik global akibat perang Timur Tengah.
Sidang Korupsi Chromebook Ditunda karena Nadiem Makarim Sakit
Sidang kasus korupsi Chromebook ditunda gara-gara Nadiem Makarim sakit. Dokter bilang Nadiem sakit tapi semestinya bisa hadiri sidang.
Bima Arya Usul Ada Denda Cetak Ulang E-KTP, Sebut Banyak Warga Lalai Jaga Dokumen
Wamen Bima Arya mengusulkan denda bagi warga yang kehilangan e-KTP demi meningkatkan tanggung jawab. Usulan ini jadi bagian revisi UU Adminduk yang juga kuatkan NIK sebagai identitas tunggal.