JAKARTA, CNN Indonesia — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi independen menyusul tewasnya belasan warga sipil dalam kontak senjata di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pernyataan ini muncul di tengah perbedaan informasi antara Komnas HAM dan Koops TNI Habema mengenai insiden tersebut.
Hasanuddin menilai pembentukan tim investigasi sangat krusial untuk mengklarifikasi fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. “Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi,” ujar Hasanuddin dalam keterangan persnya, Senin (20/4/2026).
Ia menekankan bahwa investigasi yang objektif diperlukan untuk mencegah timbulnya keresahan di masyarakat serta menghindari stigmatisasi terhadap institusi TNI tanpa dasar yang kuat. “Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas,” tambahnya.
Pemerintah Didesak Berikan Pendampingan Korban
Di samping penegakan hukum, politikus PDI-P ini juga mengingatkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada keluarga korban. “Penegakan hukum harus berjalan, tetapi perhatian kepada korban dan keluarganya juga tidak boleh diabaikan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan,” tegas Hasanuddin.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan memastikan akuntabilitas seluruh operasi yang berjalan di lapangan, termasuk yang melibatkan Satgas Habema. “Parlemen akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta keterangan dari Panglima TNI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenko Polhukam dan Komnas HAM, guna memastikan proses berjalan transparan dan adil,” tuturnya.
Harapannya, penanganan kasus ini dapat dilakukan secara profesional, terbuka, dan berkeadilan. Tujuannya agar situasi keamanan di Papua tidak semakin memburuk dan kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.
Komnas HAM dan Koops TNI Habema Beri Keterangan Berbeda
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis keterangan pers terkait operasi penindakan terhadap kelompok TPNPB-OPM oleh aparat TNI di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Komnas HAM melaporkan bahwa peristiwa tersebut telah merenggut nyawa 12 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Belasan warga lainnya juga dilaporkan mengalami luka serius akibat insiden tersebut.
Namun, Koops TNI Habema memberikan pernyataan yang berbeda. Pihak Koops TNI Habema menegaskan bahwa tidak ada penembakan terhadap warga sipil oleh TNI di Kampung Kemburu.
Komnas HAM menyatakan pihaknya masih terus mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memverifikasi jumlah korban serta kondisi terkini di lapangan. “Segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun non-perang, merupakan pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional,” demikian bunyi pernyataan resmi Komnas HAM.
