Bukittinggi,-
Sejumlah kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Barat menggelar pertemuan untuk menyikapi polemik pelaksanaan Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) yang dinilai tidak sesuai mekanisme organisasi. Dalam forum tersebut, para kader secara tegas menyatakan menolak pelaksanaan Konkoorcab PMII Sumbar yang dipandang tidak sah.Pertemuan yang digelar di salah satu ruang kampus di Bukittinggi pada Selasa (26/8/2025).
Puluhan Sahabat/i dari mahasiswa yang hadir, Mereka duduk melingkar sembari melakukan diskusi serius mengenai langkah organisasi ke depan.
Tuntutan kader dalam forum, sejumlah kader menyampaikan tiga tuntutan pokok. Pertama, mereka menolak pelaksanaan Konkoorcab PMII Sumbar karena dinilai cacat prosedur. Kedua, mereka mendesak dibentuk kembali Badan Pengawas Konkoorcab (BPK Konkoorcab) sebagai lembaga yang mengawal jalannya konferensi sesuai aturan.Ketiga, mereka meminta Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII se-Indonesia untuk turun tangan langsung menyelesaikan persoalan ini.
“PKC Sumbar tidak memberikan pemahaman yang utuh terkait mekanisme dan justru menimbulkan kebingungan di tingkat cabang, Kami menolak Konkoorcab jika tetap dipaksakan dengan kondisi seperti ini” ujar salah seorang kader yang hadir dalam forum tersebut.
“Konkoorcab adalah momentum penting untuk melahirkan pemimpin baru. Kalau prosesnya tidak sesuai aturan, maka hasilnya juga akan diragukan,” tambah peserta lainnya.
Meski diskusi berlangsung hangat, suasana forum tetap berjalan kondusif. Para kader sepakat membawa hasil musyawarah ini ke tingkat yang lebih tinggi, khususnya kepada PB PMII, agar segera ada langkah tegas dan solusi yang adil.
Mereka berharap PB PMII dapat menurunkan tim khusus untuk mengevaluasi kinerja PKC Sumbar sekaligus memastikan proses Konkoorcab berjalan sesuai mekanisme organisasi.
“Ini demi menjaga marwah organisasi. Jangan sampai kader di daerah merasa ditinggalkan atau diperlakukan tidak adil,” tegas salah seorang kader senior.
Dengan adanya pertemuan ini, kader PMII Sumbar menegaskan posisi mereka: menolak Konkoorcab dalam bentuk sekarang, menuntut pembentukan ulang BPK Konkoorcab, serta meminta intervensi PB PMII sebagai solusi final. Mereka percaya bahwa sikap ini adalah bentuk tanggung jawab kader untuk menjaga keberlangsungan organisasi sesuai nilai-nilai dasar PMII.(andry)
0 Komentar