Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melayangkan ancaman penangguhan atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara amanah. Peringatan keras ini disampaikan menyusul kekhawatiran adanya menu yang tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
Zulhas menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja di SMA Negeri 1 Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (23/4/2026). Ia secara tegas meminta agar para siswa dan seluruh elemen sekolah tidak ragu untuk menyuarakan ketidaksesuaian yang mereka temukan terkait makanan yang dibagikan.
“Kalau nanti makanan itu tidak sesuai, misalnya proteinnya enggak ada, bisa protes sekali dua kali tiga kali. Kalau terus diabaikan, kita cek, bisa-bisa di-suspend,” tegas Zulhas dalam pernyataannya di hadapan awak media.
Dorong Komunikasi Langsung, Hindari Polemik Media Sosial
Meskipun membuka lebar pintu kritik, Zulkifli Hasan mengimbau agar setiap keluhan dan masukan disampaikan melalui jalur komunikasi yang semestinya. Ia menekankan pentingnya koordinasi langsung dengan pihak SPPG terkait masalah teknis hidangan, alih-alih memviralkan persoalan tersebut di media sosial.
“Cuma saya mengimbau kalau ada masalah jangan anu, jangan akting di medsos dong,” ungkap Zulhas, menyiratkan agar polemik tidak perlu dibesar-besarkan di ranah daring.
Menurutnya, pemerintah sangat terbuka terhadap setiap masukan yang konstruktif demi perbaikan program Makan Bergizi Gratis. Zulhas bahkan mempersilakan siswa dan pihak sekolah untuk mengajukan permintaan variasi menu apabila dirasa jenuh, asalkan tetap mengacu pada ketentuan gizi yang berlaku.
Pengawasan Berlapis Melalui Satgas Daerah
Zulhas menjelaskan bahwa pengawasan secara individual di setiap sekolah oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan jajaran pemerintah daerah. Satgas ini bertugas memantau secara ketat standar kesehatan dan gizi dari setiap menu MBG yang disajikan.
“Di sini kita sudah bikin satgas, ada wali kota, sampai ke camat, sampai ke desa bisa ngecek. Termasuk kesehatannya,” jelasnya.
Melalui sistem pengawasan berlapis ini, diharapkan anggaran yang dialokasikan, yakni sekitar Rp 10.000 per porsi untuk komponen gizi, benar-benar tersampaikan secara optimal dalam bentuk hidangan berkualitas bagi para siswa penerima program.
