Akses.co.id — JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ menginstruksikan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik. Kebijakan ini disambut baik oleh industri otomotif, termasuk Wuling Motors, yang melihatnya sebagai langkah strategis dalam mendorong elektrifikasi transportasi di Indonesia.

Ricky Christian, Marketing Director Wuling Motors, menyatakan bahwa instruksi pembebasan pajak tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transisi energi di sektor transportasi. Ia menilai kebijakan ini sangat tepat sasaran, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang memicu ketidakstabilan harga energi.

“Kami menyambut positif surat edaran tersebut karena selaras dengan Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan keadaan ekonomi global yang menyebabkan ketidakstabilan harga energi,” ujar Ricky kepada Kompas.com, Sabtu (25/4/2026).

Meskipun instruksi dari pusat telah dikeluarkan, Wuling Motors kini tengah memantau bagaimana penerapannya di tingkat daerah. Perusahaan akan menunggu terbitnya Keputusan Gubernur di masing-masing wilayah untuk dapat menyesuaikan strategi bisnisnya secara bertahap.

“Kami juga akan menunggu perkembangan dari masing-masing daerah untuk dapat menyesuaikan langkah secara bertahap,” kata Ricky.

Tenggat Waktu Pelaporan

Dalam surat edaran tersebut, para Gubernur diminta untuk segera mengambil langkah pemberian insentif fiskal ini. Laporan mengenai implementasi kebijakan ini wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2026.

Saat ini, Wuling Motors telah memiliki lini produk kendaraan listrik yang cukup beragam untuk pasar Indonesia. Beberapa model yang telah dipasarkan antara lain Air ev, Binguo EV, Cloud EV, Darion EV, dan yang terbaru Eksion EV.

Langkah pembebasan pajak ini diharapkan dapat memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional di tengah fluktuasi harga minyak dunia.