SORONG, Kompas.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung progres pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di Sorong pada Rabu, 22 April 2026. Kunjungan ini menandai apresiasi terhadap efisiensi pembangunan yang dinilai lebih baik dibandingkan daerah otonomi baru lainnya.
Dalam lawatannya, Gibran didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Barat Daya. Fokus peninjauan mencakup tiga gedung utama yang krusial bagi operasional pemerintahan provinsi.
Menurut Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Corneles Sagrim, Gibran secara spesifik mengamati pembangunan Kantor Gubernur, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Daya, dan Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP). Corneles menyatakan bahwa ketiga gedung tersebut, beserta pekerjaan pendukungnya, telah mencapai 100 persen penyelesaian fisik.
“Beliau melihat kondisi bangunan dan cukup mengapresiasi. Bangunannya dinilai bagus, mewah, dan beliau sangat mengapresiasi pembangunan gedung perkantoran ini dibandingkan kunjungan-kunjungan sebelumnya,” ujar Corneles Sagrim saat memberikan keterangan kepada media.
Corneles menambahkan bahwa pembangunan tahap pertama, yang meliputi pengembangan lahan, pembangunan tiga gedung utama, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), menyerap anggaran sekitar Rp 444 miliar. Ia juga menyampaikan pandangan Wapres yang menilai pembangunan di Papua Barat Daya tergolong lebih murah dan efisien jika dibandingkan dengan pembangunan serupa di daerah otonomi baru (DOB) lainnya.
Mengenai kualitas konstruksi, Corneles menjamin bahwa seluruh proses pengerjaan telah melalui pengujian teknis yang ketat untuk memastikan standar mutu terpenuhi. Proyek-proyek ini juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Jika ada defect atau kekurangan kecil seperti keramik yang belum rapi, itu akan segera diselesaikan dalam masa pemeliharaan. Kami harus memastikan semuanya sempurna,” tegasnya.
Pertimbangan Ketahanan dan Fasilitas Modern
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam pembangunan ini adalah ketahanan kawasan terhadap potensi banjir. Corneles memastikan bahwa lokasi pembangunan telah dipilih secara strategis, berada di ketinggian lebih dari 8 meter di atas permukaan laut (mdpl). Perencanaan sistem drainase dan saluran air juga telah dilakukan secara matang untuk mengantisipasi luapan air saat curah hujan tinggi.
Lebih lanjut, kawasan pusat pemerintahan ini akan dilengkapi dengan fasilitas modern berupa Multi Utility Tunnel (MUT). “MUT adalah saluran besar bawah tanah untuk utilitas, sehingga jaringan pipa air, kabel listrik, hingga telepon semuanya tertata rapi di bawah tanah, tidak ada lagi kabel yang melintang di udara,” jelas Corneles.
Meskipun gedung-gedung utama telah rampung, peresmiannya masih menunggu penyelesaian pekerjaan penataan kawasan. Tahap ini mencakup pembangunan jalan, saluran, ruang terbuka hijau, alun-alun, hingga gapura masuk, yang saat ini sedang dalam proses lelang. Secara fungsional, gedung-gedung tersebut sebenarnya sudah siap digunakan segera setelah pasokan listrik dari PLN tersedia untuk mengoperasikan fasilitas seperti lift dan sistem kelistrikan bangunan lainnya.
