Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (22/4/2026). Dalam agenda hari keduanya, Gibran meninjau langsung aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Jembatan Puri, Sorong, dan disambut antusias oleh ratusan warga yang memadati lokasi.
Setibanya di Jembatan Puri, Gibran didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta Wakil Wali Kota Anshar Karim. Rombongan wapres tampak menyapa warga dan berinteraksi langsung dengan para “mama-mama Papua” yang menjajakan dagangannya.
Kehadiran Gibran disambut teriakan para pedagang yang menawarkan berbagai hasil bumi dan tangkapan laut. “Bapak beli sayur, beli pinang, ikan ini borong jualan kami kah,” seru para pedagang penuh harap.
Keluhan Fasilitas Pasar dan Kesejahteraan
Kunjungan kerja wapres ini dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari kondisi fasilitas pasar hingga isu kesejahteraan. Salah satu pedagang, Tami Way, menekankan pentingnya aktivitas berjualan sebagai sumber utama penghidupan keluarganya.
“Kita jualan maka kita bisa makan dan minum. Kalau tidak jualan, anak-anak mau sekolah bagaimana? Dari sini kita bisa jamin anak-anak,” ujar Tami Way, menggambarkan perjuangan sehari-hari demi kelangsungan hidup.
Sementara itu, Ketua Koperasi Nelayan Tangkap Tradisional Kota Sorong, Piter Koromat, secara tegas menyoroti kelayakan fasilitas pasar yang ada. Menurutnya, kondisi tersebut belum memadai bagi para pedagang.
“Pasarnya belum layak, mama-mama masih jualan di bawah tanah tanpa fasilitas meja yang baik,” kata Piter Koromat. Ia berharap agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, dapat segera menindaklanjuti kondisi ini dengan pembangunan yang nyata, bukan sekadar kunjungan sesaat.
“Jangan hanya datang lalu selesai. Pemerintah provinsi dan kota harus benar-benar lihat kondisi ini,” tegasnya, menyuarakan aspirasi para pedagang.
Aspirasi Honorer Menjadi PPPK
Selain keluhan terkait fasilitas pasar, warga juga menyampaikan aspirasi terkait status kepegawaian. Salah seorang warga, Yustina Kambu, mengungkapkan harapannya agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pengangkatan tenaga honorer yang kini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Saya minta supaya disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto agar kami PPPK bisa diangkat jadi PNS. Kami sudah lama mengabdi, jangan ada perbedaan,” pinta Yustina Kambu, mewakili suara para PPPK yang berharap adanya kepastian status kepegawaian.






