Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim adanya perpecahan dalam kepemimpinan Iran, menyusul pengumuman perpanjangan gencatan senjata pada Selasa (21/4/2026) malam. Pernyataan ini dilontarkan Trump dengan mendasarkan pada penilaiannya bahwa pemerintah Iran tidak dalam kondisi solid. Perpanjangan gencatan senjata tersebut juga disebut sebagai upaya memberikan ruang negosiasi lebih lanjut, di tengah tekanan blokade laut AS di Selat Hormuz.
Klaim Trump ini muncul setelah berminggu-minggu konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang telah merenggut nyawa sejumlah tokoh penting Iran. Sebelumnya, Trump juga sempat menyatakan bahwa kampanye militer AS telah menghasilkan “sekelompok orang baru” yang kini memimpin Iran.
Struktur Kekuasaan Iran Pasca Guncangan
Struktur kekuasaan Iran memang tengah mengalami guncangan besar pasca-tewasnya pemimpin tertinggi sebelumnya, Ali Khamenei, akibat serangan udara pada 28 Februari. Posisi tersebut kini dijabat oleh putranya, Mojtaba Khamenei. Meskipun jarang tampil di publik, Mojtaba dilaporkan tetap terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk terkait perang dan respons terhadap Amerika Serikat.
Di bawah kepemimpinan tertinggi, sejumlah figur kunci tetap memegang peran penting. Ketua parlemen, Mohammad Bagher Ghalibaf, menjadi salah satu wajah utama Iran dalam upaya perang maupun diplomasi. Ia bahkan memimpin langsung delegasi Iran dalam perundingan dengan AS di Islamabad dan bertemu dengan Wakil Presiden AS J.D. Vance, sebuah kontak tingkat tinggi pertama sejak sebelum Revolusi Islam.
Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi juga terus menjalankan peran mereka dengan garis kebijakan yang relatif konsisten untuk mendorong diplomasi. Di sektor militer, Garda Revolusi Iran (IRGC) tetap menjadi pilar utama kekuatan negara. Di bawah kepemimpinan baru seperti Ahmad Vahidi, organisasi ini memiliki pengaruh besar dan disebut semakin “terbuka” dalam menjalankan kekuasaan, terutama setelah melemahnya figur sentral sebelumnya.
Selain itu, aktor lain seperti Paydari Front turut berperan dalam dinamika politik domestik, terutama dengan mendorong garis keras dan mengkritik negosiasi dengan AS.
Analisis Klaim Perpecahan Kepemimpinan
Meskipun terdapat perbedaan pandangan di dalam tubuh elite Iran, para analis menilai klaim bahwa kepemimpinan Iran terpecah belah tidak didukung oleh bukti publik yang kuat.
Farzan Sabet, seorang peneliti dari Geneva Graduate Institute, sebagaimana dilansir The Straits Times, menyatakan, “Saya membayangkan ada beberapa perbedaan antara pusat kekuasaan utama dan arus politik, tetapi tidak jelas bahwa perbedaan ini berarti ada konflik besar dalam kepemimpinan Iran atau bahwa mereka benar-benar terpecah.” Ia menambahkan, “Mereka tampak tetap menjaga kohesi dan kemampuan untuk mengambil keputusan serta bertindak.”
Sanam Vakil, Direktur Program Timur Tengah di Chatham House, menegaskan bahwa sistem politik Iran memang memiliki faksi-faksi berbeda, terutama dalam taktik menghadapi pemerintahan Trump. Namun, ia menekankan, “Tidak ada bukti publik yang kuat yang mengonfirmasi adanya perpecahan besar di puncak kepemimpinan Iran saat ini, sehingga klaim tersebut harus diperlakukan dengan hati-hati.”
Profesor Thomas Juneau juga menyatakan tidak adanya bukti publik mengenai perpecahan serius. Meskipun demikian, ia mengakui adanya perdebatan internal yang penting dan sulit di balik layar, baik mengenai langkah selanjutnya maupun isu suksesi. Ia menegaskan bahwa debat tertutup seperti ini adalah hal yang “normal, bukan pengecualian” dalam sistem politik Iran, terutama di masa krisis.
Beberapa indikasi perbedaan memang terlihat, misalnya antara tim diplomasi dan IRGC dalam menyikapi negosiasi dan aksi militer. Bahkan, terdapat kritik domestik terhadap Ghalibaf yang dianggap terlalu terbuka pada dialog dengan AS. Namun, perbedaan ini lebih mencerminkan dinamika internal yang biasa dalam sistem politik Iran, bukan perpecahan yang signifikan.
Absennya sejumlah tokoh dari ruang publik, termasuk Mojtaba Khamenei, lebih banyak dikaitkan dengan alasan keamanan, terutama kekhawatiran terhadap serangan lanjutan, bukan sebagai tanda keretakan internal.
