JAKARTA, KOMPAS.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian tarif layanan busnya yang telah bertahan selama 21 tahun di angka Rp 3.500 sejak 2005. Kajian ini disebut telah dilakukan dan keputusan akhirnya akan berada di tangan pemerintah daerah bersama DPRD DKI Jakarta.
Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, menyampaikan hal tersebut dalam paparan rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Kamis (23/4/2026). “Kami sudah melakukan kajian terkait dengan kenaikan tarif yang saat ini masih di Rp 3.500 dari tahun 2005. Jadi kira-kira 21 tahun (tidak naik),” ujarnya.
UMP Naik Delapan Kali Lipat, Tarif Transjakarta Tetap
Welfizon membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan tahun 2005, ketika Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta masih berkisar Rp 800.000. Kini, UMP DKI Jakarta telah melonjak hingga sekitar Rp 6 juta.
“Kenaikannya (UMP) sudah 7-8 kali lipat, tapi tarif kita masih bertahan 21 tahun,” tegas Welfizon, menggarisbawahi urgensi penyesuaian tarif untuk mencerminkan perubahan ekonomi tersebut.
Kajian Meluas ke Layanan Khusus
Selain tarif reguler, Transjakarta juga sedang mengkaji penyesuaian tarif untuk layanan khusus, termasuk rute menuju bandara dan layanan Transjabodetabek. Khusus untuk rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta, layanan ini masih dalam tahap uji coba selama tiga bulan sebelum tarif final ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.
Anggaran dan Tantangan Operasional
Dari sisi anggaran, Transjakarta tercatat mendapatkan subsidi sebesar Rp 3,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Namun, kebutuhan riil untuk menjaga kualitas layanan diperkirakan mencapai Rp 4,8 triliun, menyisakan selisih sekitar Rp 1,1 triliun yang akan diajukan dalam APBD Perubahan.
Welfizon menambahkan bahwa Transjakarta menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, terdapat potensi kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga energi. Di sisi lain, jumlah penumpang yang beralih ke transportasi publik terus meningkat, menambah beban operasional.
Upaya Efisiensi dan Pendapatan Non-Tiket
Sebagai langkah antisipasi, Transjakarta terus berupaya melakukan efisiensi biaya. Selain itu, perusahaan juga gencar mengembangkan sumber pendapatan non-tiket (non-farebox), melalui kerja sama strategis dan digitalisasi layanan.
Transjakarta juga mulai menjajaki skema penjualan tiket berbasis langganan yang ditujukan untuk segmen bisnis ke bisnis (B2B), mencakup perusahaan, kampus, dan hotel.
“Target kami, pendapatan non-farebox tahun ini bisa mencapai sekitar Rp 300 miliar, sehingga total pendapatan mendekati Rp 1 triliun,” tutup Welfizon.
