Akses.co.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas pascapanen di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, saat melakukan kunjungan kerja memantau stok beras di Labuan Bajo. Ia menekankan perlunya dukungan pengering modern dan penggilingan yang memadai untuk kesejahteraan petani setempat.

“Kami mendorong agar Bulog, pemerintah daerah atau swasta dapat menggali potensi tersebut sehingga bisa lebih mensejahterakan perekonomian petani setempat,” ujar Titiek Soeharto pada Sabtu (24/4/2026).

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Labuan Bajo tidak hanya berfokus pada pengawasan stok beras di Kantor Cabang Bulog Labuan Bajo, Kanwil NTT, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap aspek-aspek produksi pertanian di wilayah tersebut.

Evaluasi Fasilitas dan Apresiasi Kinerja Bulog

Dalam kesempatan tersebut, Titiek Soeharto mengapresiasi upaya Perum Bulog yang berhasil menyediakan stok beras nasional sebanyak 5 juta ton. Ia juga memuji kinerja Kantor Cabang Labuan Bajo Kanwil NTT yang dinilai berhasil mendukung tercapainya swasembada pangan di wilayahnya.

“Kondisi gudangnya bersih dan kualitas beras terjaga dengan baik, perputaran komoditas berjalan lancar, serta penyaluran Minyakita juga menunjukkan capaian yang baik. Prestasi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan,” tegasnya.

Rombongan Komisi IV DPR RI juga secara langsung meninjau kondisi dan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola Bulog di wilayah NTT. Peninjauan meliputi fasilitas pergudangan, sistem penyimpanan, serta mekanisme distribusi yang dijalankan oleh Bulog.

Penegasan Ketersediaan Stok Beras dan Sinergi

Menanggapi berbagai temuan dan pernyataan dari Komisi IV DPR RI, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memberikan jaminan terkait ketersediaan stok beras nasional.

“Kami memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman dan terjaga sebagai bagian dari upaya strategis Bulog untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan stok beras dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. “Kami memastikan pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Ahmad Rizal Ramdhani juga menyoroti pentingnya sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. “Kami terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga, BUMN pangan, serta pemerintah daerah untuk memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke seluruh pelosok negeri,” pungkasnya.

Aksi Sosial di Labuan Bajo

Selain melakukan peninjauan, rombongan Komisi IV DPR RI juga menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Sebanyak 20 paket bantuan sosial diserahkan kepada warga Desa Batu Cermin, dan sebuah pompa air diberikan kepada perwakilan umat Gereja Maria Bunda Segala Bangsa.