JAKARTA, Kompas.com – Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kemungkinan untuk memungut tarif bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran paling krusial di dunia. Gagasan ini terinspirasi dari langkah serupa yang dipertimbangkan Iran untuk Selat Hormuz. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan peran strategis Indonesia dalam perdagangan global sekaligus membuka potensi penerimaan negara baru.
Namun, rencana yang masih berada di tahap awal ini diprediksi akan menghadapi tantangan signifikan, termasuk potensi penolakan dari negara-negara tetangga yang berbagi perairan strategis tersebut.
Terinspirasi Skema Iran di Selat Hormuz
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ide pengenaan tarif ini merujuk pada wacana Iran yang berencana memungut biaya dari kapal yang melintasi Selat Hormuz. “Iran sekarang merencanakan untuk mengenakan biaya pada kapal yang melewati Selat Hormuz. Jika kita membaginya menjadi tiga—Indonesia, Malaysia, dan Singapura—nilainya bisa sangat besar. Wilayah kita yang paling luas dan terpanjang,” ujarnya, seperti dilaporkan Bernama, Rabu (22/4/2026).
Purbaya menilai pendekatan serupa berpotensi memberikan nilai ekonomi yang signifikan jika diterapkan di Selat Malaka melalui kerja sama tiga negara pesisir. Ia menambahkan bahwa usulan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak lagi memandang diri sebagai negara pinggiran, melainkan sebagai pemain utama dalam ekonomi global.
“Indonesia bukan negara marjinal. Kita berada di jalur perdagangan dan energi global yang penting, tetapi kapal yang melewati Selat Malaka tidak dikenakan biaya,” kata Purbaya, mengutip Free Malaysia Today. Ia menekankan perlunya Indonesia untuk mulai berpikir lebih progresif dalam memanfaatkan sumber daya strategisnya, namun tetap dilakukan secara terukur.
“Dengan semua sumber daya yang kita miliki, kita tidak boleh berpikir defensif. Kita harus mulai berpikir lebih ofensif, tetapi dengan cara yang terukur,” tegasnya.
Jalur Vital Dunia yang Belum Bertarif
Selat Malaka merupakan jalur pelayaran vital yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Perairan ini dilalui oleh sekitar 40 persen perdagangan global, termasuk pengiriman minyak dari Timur Tengah ke negara-negara Asia seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, hingga saat ini belum ada pungutan yang dikenakan bagi kapal-kapal yang melintasinya. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah titik strategis lain seperti Terusan Suez dan Terusan Panama yang sudah menerapkan biaya transit.
Butuh Persetujuan Malaysia dan Singapura
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan pengenaan tarif di Selat Malaka tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh Indonesia. Meskipun Indonesia menguasai sebagian besar wilayah perairan tersebut, penerapan tarif harus melalui kesepakatan dan kerja sama dengan Malaysia dan Singapura. “Jika saja semudah itu, mungkin bisa dibagi dua atau tiga. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa rencana ini masih dalam tahap awal dan belum tentu segera direalisasikan. Kompleksitas koordinasi regional serta potensi dampaknya terhadap arus perdagangan global menjadi pertimbangan utama. Rencana ini juga diprediksi akan menghadapi tentangan dari industri pelayaran global, yang selama ini mengandalkan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang efisien dan bebas biaya.
