Akses.co.id — Pemerintah menargetkan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) hingga tahun 2029. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah potensi guncangan krisis energi global.

Naomi Devi Larasati, Policy Strategist Cerah, mengungkapkan bahwa target ambisius tersebut akan membuat Indonesia lebih kebal terhadap fluktuasi harga energi global yang dipicu oleh konflik geopolitik, seperti yang terjadi di Timur Tengah baru-baru ini. “Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global,” ujar Naomi dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026). Ia menambahkan, skala program ini juga berpotensi membuka peluang industri baru di dalam negeri, mulai dari manufaktur panel surya, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi hijau.

Perlu Revisi Kebijakan dan Dukungan Industri

Namun, Naomi menekankan perlunya revisi kebijakan yang ada, terutama Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. RUPTL saat ini masih mencantumkan target PLTS sebesar 17 GW, yang dinilai masih jauh dari target 100 GW. Ia mengutip pernyataan Bank Dunia yang sebelumnya menganut pendekatan pasar bebas, kini menyarankan perlunya kebijakan industri yang kuat dari negara.

“Di konteks Indonesia, program PLTS 100 GW bisa menjadi instrumen kebijakan industri hijau Indonesia yang paling konkret,” tegas Naomi. Ia juga menyoroti isu ketahanan dan keamanan, termasuk di sektor energi, sebagai tujuan penting dari kebijakan industri.

Di sisi lain, proyek PLTS yang berbasis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tingkat desa menghadapi tantangan struktural, khususnya dalam hal pembiayaan. Akses pembiayaan energi terbarukan di pedesaan masih sangat terbatas. Naomi juga mengingatkan adanya potensi risiko tata kelola terkait wacana pembangunan 80.000 PLTS di tingkat desa.

Dukungan Kebijakan dan Pendanaan Energi Terbarukan

Feiral Rizky Batubara, Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kamar Dagang Indonesia, sepakat bahwa dukungan kebijakan dan perbaikan tata kelola dari pemerintah sangat krusial untuk mencapai target bauran energi terbarukan. Ia mengusulkan agar pemerintah memperbaiki proses tender agar lebih transparan, serta menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal.

“Untuk program ketahanan energi berkelanjutan, kita membutuhkan green fund agar semua aksi yang mendukung transisi energi dapat memperoleh kemudahan pendanaan,” jelas Feiral. Mekanisme pendanaan ini dapat berupa obligasi hijau (green bond), pengurangan pajak (tax deduction), atau penerapan pajak karbon (carbon tax). Selain itu, dukungan dalam bentuk penelitian dan pengembangan (R&D) serta hibah juga diperlukan.

Feiral memberikan contoh, “Misalnya, universitas yang mengembangkan kendaraan listrik tidak akan bisa maju tanpa bantuan negara dalam riset dan pembiayaan.”

Capaian Bauran Energi Baru Terbarukan

Data dari Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Sripeni Inten Cahyani, menunjukkan bahwa capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025 mencapai 15,63 GW, meningkat 1,1 persen dari tahun 2024. “Dalam periode 2021-2025 pasokan energi primer tumbuh 8,1 persen di mana EBT tumbuh tertinggi 15,48 persen yang menandai transisi energi terus meningkat,” ujar Sripeni.

Lonjakan bauran EBT ini didorong oleh pembangkit listrik tenaga hidro, bioenergi, panas bumi, dan surya. Sripeni menambahkan, pengembangan EBT membutuhkan penciptaan permintaan listrik yang memadai. Salah satu caranya adalah dengan menggeser penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di sektor transportasi dan industri menjadi energi listrik.

“Transisi 10 persen kendaraan BBM ke kendaraan listrik dapat mendorong pengembangan energi terbarukan cukup signifikan,” ungkap Sripeni. Transisi ini juga menjadi pendorong Program PLTS 100 GW. Selain itu, investasi dari industri pusat data yang membutuhkan sumber listrik hijau juga akan meningkatkan permintaan listrik bersih.

“Langkah ini tidak hanya dapat membantu mengurangi konsumsi BBM, di mana sektor transportasi dan industri yang paling besar menyerapnya, tetapi juga membantu meningkatkan energi terbarukan dan merealisasikan Program PLTS 100 GW,” pungkas Sripeni.