Akses.co.id — JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan memperkuat upaya penanganan kendala lahan dalam pembangunan perumahan. Langkah ini diwujudkan dengan membuka ruang dialog langsung bersama para pengembang dan membentuk kanal komunikasi khusus untuk menampung keluhan mereka.

Pembentukan kanal komunikasi ini merupakan hasil dari pertemuan yang digelar bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah di Jakarta, Kamis (23/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum krusial bagi perwakilan pengembang dan asosiasi untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

Isu-isu utama yang diangkat meliputi sengketa lahan, tumpang tindih kepemilikan, hingga praktik mafia tanah yang dinilai menjadi hambatan signifikan dalam percepatan pembangunan perumahan.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Sri Haryati, mengungkapkan apresiasinya terhadap sinergi antar kementerian yang terjalin baik. Ia menyebutkan adanya solusi konkret dari ATR/BPN untuk menjawab kebutuhan para pengembang, khususnya terkait permasalahan lahan perumahan.

Negara Harus Tegas Melawan Mafia Tanah

Kementerian PUPR menegaskan bahwa negara tidak boleh gentar dan harus mampu melawan praktik mafia tanah. Kepastian hukum terkait lahan dipandang sebagai fondasi utama untuk memastikan pembangunan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dapat berjalan dengan cepat, aman, dan berkelanjutan.

“Melalui forum ini, pengembang bisa menyampaikan langsung permasalahan, bahkan diusulkan kanal khusus agar penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” ujar Sri Haryati.

Sebagai tindak lanjut konkret, disepakati pembentukan kanal komunikasi khusus berupa grup daring. Grup ini akan berfungsi sebagai wadah bagi para pengembang untuk menyampaikan keluhan sekaligus mempercepat penyelesaian masalah secara terkoordinasi.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, menegaskan komitmen lembaganya dalam mempercepat penyelesaian sengketa lahan. Proses ini akan dilakukan secara transparan dan terukur.

“Kami sangat senang bisa berdiskusi dengan teman-teman pengembang yang difasilitasi oleh Kementerian PUPR. Permasalahan yang dihadapi pengembang tadi dibahas dalam diskusi yang sangat kondusif, dan ada beberapa isu yang muncul,” ucap Iljas.

Ia menambahkan, “Setiap permasalahan kita telaah dan carikan solusi. Sepanjang menjadi kewenangan kami, akan kami tindaklanjuti secara optimal.”

Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya menghadirkan perumahan yang layak, terjangkau, dan bebas dari persoalan hukum. Forum ini menjadi salah satu langkah konkret untuk memastikan setiap permasalahan lahan dapat ditangani secara lebih cepat dan terkoordinasi.