BANDUNG, KOMPAS.com – Nasib 3.823 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat masih belum jelas. Mereka terdiri dari guru, tenaga tata usaha, petugas kebersihan, hingga tenaga keamanan, yang belum menerima gaji sejak Maret 2026. Kepala Disdik Jabar, Purwanto, mengungkapkan bahwa ketidakpastian status membuat pencairan anggaran gaji mereka terhambat.
“Jumlahnya 3.823, ada guru ada TU, keamanan dan kebersihan,” ujar Purwanto saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji ini terjadi karena pemerintah daerah tidak bisa mencairkan anggaran terkait. Hal ini menyusul adanya edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang melarang pengalokasian anggaran bagi tenaga honorer setelah proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selesai, baik untuk formasi penuh waktu maupun paruh waktu.
“Jadi kita belum bisa membayarkan gajinya karena terbentur edaran Menpan RB,” tegas Purwanto.
Kondisi ini, lanjutnya, telah berlangsung selama dua bulan terakhir. Hingga kini, belum ada kepastian kapan gaji para tenaga honorer tersebut dapat dibayarkan. Meskipun demikian, Disdik Jabar memastikan bahwa upaya pencarian solusi terus dilakukan agar hak para tenaga honorer tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar aturan yang berlaku.
“Solusinya lagi dicari saran nanti seperti apa sarannya. Yang jelas mereka sudah bekerja dan sekolah juga membutuhkan, kita cari skema pembayarannya seperti apa,” tuturnya.
Pemetaan dan Optimalisasi Tenaga Honorer
Di sisi lain, Purwanto menambahkan, Disdik Jabar juga tengah melakukan pemetaan terhadap tenaga honorer yang ada. Pemetaan ini bertujuan untuk melihat distribusi dan beban kerja di masing-masing sekolah. Hasil pemetaan sementara menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pengajar saat ini sudah memiliki jam mengajar yang tinggi.
“Sambil kita lihat yang kekurangan beban kerja, tapi rata-rata sudah di atas 24 jam mengajar,” jelas Purwanto.
Terkait penerimaan tenaga baru, Purwanto menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan optimalisasi tenaga honorer yang sudah ada sebelum membuka rekrutmen baru. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang telah bekerja.
“Rekrutmen baru juga harus memikirkan yang sedang bekerja. Memaksimalkan dulu yang ini, kalau ini bisa dioptimalkan makin bagus,” pungkasnya.
