Akses.co.id — BOGOR, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Bogor mengambil langkah proaktif dengan menyurati PT Kereta Api Indonesia (KAI) guna mendapatkan izin pembangunan pos penjagaan dan palang pintu di sejumlah perlintasan kereta api yang masih tanpa pengaman di wilayahnya.

Langkah ini merupakan respons terhadap kondisi eksisting yang memperlihatkan masih adanya perlintasan sebidang tanpa palang pintu di wilayah Kabupaten Bogor, yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan.

“Kami sedang bersurat, Dinas Perhubungan kami minta untuk bersurat kepada PT KAI. Pertama kami apabila diizinkan oleh PT KAI untuk membangun pos, yang kedua membangun palang kereta api,” ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam keterangannya, Kamis (30/5/2024).

Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mencatat, terdapat 13 perlintasan kereta api yang masuk kategori jalan kabupaten. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya belum dilengkapi dengan palang pintu.

Perlintasan yang belum memiliki pengaman ini tersebar di beberapa kecamatan, meliputi Parung Panjang, Cigombong, Cibinong, Bojonggede, Sukaraja, Tenjo, dan Klapanunggal.

Bupati Rudy Susmanto menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga berharap mendapatkan dukungan terkait sistem persinyalan dari PT KAI.

“Karena sistemnya kan yang punya PT KAI, kapan kereta akan melintas. Kami Pemerintah Kabupaten Bogor siap membiayai untuk pembangunannya,” tegasnya.

Perlintasan Rawan di Cibinong Jadi Perhatian Khusus

Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah perlintasan tanpa palang pintu di wilayah Cibinong. Lokasi ini dilaporkan kerap menjadi lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Sudah beberapa orang meninggal dunia di situ, kami sudah bersurat berkali-kali kepada PT KAI. Akhirnya kami membangun pos sementara, lalu masyarakat swadaya memberikan biaya untuk penjaga palang,” tutur Rudy Susmanto, merujuk pada upaya penanganan sementara yang telah dilakukan.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah melayangkan surat kepada PT KAI terkait rencana penataan lahan milik perusahaan di beberapa area, termasuk kawasan sekitar Stasiun Bojonggede.

“Itu ruas yang cukup padat setiap hari dan di kiri kanan jalannya mayoritas tanah-tanah PT KAI. Makanya berharap bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor supaya kami bisa melakukan penataan lebih maksimal dan optimal,” pungkasnya, mengindikasikan harapan adanya kolaborasi untuk penataan kawasan.