JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah hiruk pikuk pembangunan proyek dan lalu lalang truk kontainer di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, sebuah bangunan sederhana bercat merah muda di pinggir jalan tol menjadi oase pendidikan bagi anak-anak jalanan. Bangunan berukuran sekitar 10×10 meter ini dikenal sebagai “Sekolah Darurat Kartini”, sebuah inisiatif mulia yang menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu.
Di sekolah yang berlokasi strategis ini, pemandangan anak-anak mengenakan kebaya dan kain lurik mengantre untuk mendapatkan santapan nasi kuning dengan beragam lauk pauk menjadi pemandangan sehari-hari. Di balik kesederhanaan itu, berdiri dua sosok perempuan berkebaya pink yang akrab disapa “Ibu Guru Kembar”, Sri Irianingsih (75) dan Sri Rossyati (75), pendiri sekaligus pengajar sekolah tersebut.
Perjuangan Tanpa Henti Mendirikan Sekolah
Kisah Sekolah Darurat Kartini bermula dari kegelisahan mendalam kedua saudari ini saat pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Kepedihan melihat anak-anak jalanan memungut sampah untuk dimakan mendorong mereka untuk bertindak. “Ada anak-anak segini ngambil sampah di jalan, dimakan. Saya di restoran, kok belakangnya begini? Saya bilang, ‘Ini 10 tahun kemudian mereka mau jadi apa? 20 tahun kemudian mau jadi apa?'” ujar Sri Rossyati, atau Ibu Rossy, kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2026).
Sejak tahun 1990, kedua saudari ini merintis sekolah dari nol, memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki. Perjalanan panjang itu membawa Sekolah Darurat Kartini berkembang dari satu titik menjadi beberapa lokasi, merambah Pluit, Bandengan, Kali Jodo, Kelapa Gading, hingga kawasan Senen. Lahan-lahan di bawah kolong tol atau pinggiran rel kereta api menjadi saksi bisu perjuangan mereka.
“Waktu itu, satu tempat sekitar dua jam saja karena masih baca tulis. Biasanya sampai malam itu, dari pagi lanjut terus,” kenang Ibu Rossy.
Namun, perjalanan mulus tak selalu didapatkan. Sekolah yang didedikasikan untuk anak-anak marjinal ini berkali-kali harus berpindah lokasi, menghadapi berbagai tekanan. Meski demikian, semangat belajar mengajar tak pernah padam, walau dalam kondisi serba terbatas.
Sri Irianingsih, atau Ibu Rian, menceritakan pengalamannya mendirikan tenda darurat untuk menampung ribuan murid. “Saya pakai tenda, muridnya 3.000 kok piye? Terus habis begitu diusir sama Pemda,” tuturnya.
Bagi “Ibu Guru Kembar”, menutup sekolah bukanlah pilihan. Hingga akhirnya pada tahun 2013, setelah sempat terancam digusur karena menempati lahan PT KAI, Sekolah Darurat Kartini mendapatkan pinjaman lahan baru di Pademangan, lokasi yang mereka gunakan hingga kini. “Terus dikasih lahan orang Tionghoa itu di sini (Kampung Bandan), tapi ini kan punya negara, ini kan punya negara terus dikasih sama Pak Jonan,” ungkap Ibu Rian.
Bekal Keterampilan dan Kebutuhan Dasar
Lebih dari sekadar akademis, Sekolah Darurat Kartini juga membekali para siswanya dengan berbagai keterampilan, mulai dari menjahit, mengelas, hingga memasak. Keterampilan ini dianggap penting sebagai bekal utama anak-anak untuk memasuki dunia kerja. “Akademis ditambah keterampilan. Karena untuk bekalnya dia,” ujar Ibu Rian.
Tak hanya itu, kedua saudari ini juga memastikan anak-anak mendapatkan kebutuhan dasar, termasuk makanan, pakaian, dan perlengkapan kebersihan. “Sikat gigi, seragam kan mesti kita kasih, sabun gitu kan tiap hari mesti,” katanya.
Dedikasi mereka membuahkan hasil manis. Beberapa alumni sekolah ini bahkan berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan hingga ke luar negeri, atau bekerja di berbagai sektor. “Ada yang S3 sekarang di Australia,” bangga Ibu Rian.
Program Pendidikan Belum Jangkau Anak Marjinal
Meskipun telah mendampingi anak-anak marjinal selama 36 tahun, “Ibu Guru Kembar” menilai sejumlah program pendidikan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh kelompok rentan ini. Anak-anak tanpa dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan pendidikan, termasuk program makan gratis.
“Murid kami satu pun enggak ada yang dapet,” ujar Ibu Rossi saat ditemui Kompas.com, Selasa (21/4/2026), merujuk pada program Sekolah Rakyat.
Ibu Rossi mengungkapkan, pihaknya sempat terlibat dalam pembahasan program Sekolah Rakyat. Ia berpendapat program tersebut seharusnya dapat menjangkau anak-anak dari keluarga miskin, termasuk yang tidak memiliki dokumen kependudukan. “Siapa saja yang boleh ikut sekolah rakyat, ya saya bilang tentu yang orang miskin, yang enggak punya akta apa itu masuk situ nanti dia langsung bisa dapet akta,” katanya.
Menurutnya, niat baik di balik kebijakan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi di lapangan. “Presidennya kan baik, mikir kebijakan itu baik, cuma yang di bawahnya ini secara praktiknya enggak,” tuturnya.
Persoalan ketiadaan dokumen kependudukan menjadi hambatan utama. “Lha, akta (kelahiran) memang tidak punya, kenapa dipaksa-paksa? Orang mereka tidak menikah (secara resmi) kok. Bilangnya saja menikah, tapi tidak ada suratnya, ya tidak bisa (mengurus akta),” tegas Ibu Rossi.
Selain itu, akses untuk mendapatkan sertifikasi keterampilan juga masih menjadi tantangan karena biaya yang tinggi. Padahal, keterampilan tersebut menjadi bekal penting bagi para murid. “Sertifikasi mahal, 600 dolar loh. Lah berapa sekarang? 600 dolar berapa ya sekarang? Berarti (sekitar) Rp 12 juta. Ya jelas saya enggak sanggup,” imbuhnya.
Meskipun telah berjuang puluhan tahun, Ibu Rossi merasa dukungan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar anak-anak ini, terutama terkait akses pendidikan dan pengakuan administratif. Ia berharap kebijakan pendidikan di masa mendatang dapat lebih berpihak pada anak-anak marjinal. “Ini kan anak bangsa, ini aset negara,” pungkas Ibu Rossi.
