Akses.co.id — BANDUNG – Penataan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat diprioritaskan pada penertiban pedagang kaki lima (PKL) serta peningkatan kebersihan. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa proses pembongkaran lapak PKL saat ini tengah berjalan secara bertahap, melibatkan partisipasi para pedagang.

“Yang penting saya fokus ke penataan PKL dan kebersihan. Ini sedang berjalan,” ujar Herman saat dihubungi, Jumat (24/4/2026).

Ia menambahkan, sebagian pedagang telah membongkar lapak mereka secara mandiri. Bagi yang belum, petugas di lapangan memberikan bantuan, termasuk untuk lapak semipermanen yang berlokasi di depan Universitas Padjadjaran.

Untuk memastikan area tersebut bebas dari aktivitas PKL di masa mendatang, pengawasan akan ditingkatkan. Petugas keamanan akan disiagakan guna mencegah pemasangan lapak kembali.

“Dijagain sama satpam supaya tidak bongkar pasang,” tegas Herman.

Fokus Bebas PKL dan Pasar Mingguan

Selain penertiban PKL, Herman juga mengonfirmasi penghentian aktivitas pasar mingguan yang selama ini berlangsung di kawasan Monumen Perjuangan.

“Pokoknya harus bebas PKL, arahan Pak Gubernur,” katanya, merujuk pada instruksi Gubernur Jawa Barat.

Sementara itu, terkait pengaturan akses jalan dan arus lalu lintas di sekitar Monumen Perjuangan, masih dalam tahap pembahasan bersama Pemerintah Kota Bandung dan aparat kepolisian. Detail teknis mengenai hal ini akan diumumkan lebih lanjut setelah koordinasi selesai.

“Teknis detailnya diinformasikan kemudian karena harus dikoordinasikan dengan kota dan jajaran kepolisian,” jelas Herman.

Langkah penataan kawasan Monumen Perjuangan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung berupaya menjadikan area tersebut sebagai ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Penataan ini juga bertujuan untuk menciptakan pusat kota yang lebih bersih, rapi, dan tertata.