Akses.co.id — Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan pelemahan signifikan terhadap dolar Amerika Serikat (AS), bahkan sempat menyentuh angka Rp 17.300 per dolar AS pada Kamis (23/4/2026). Kondisi ini dipicu oleh ketidakpastian global dan eskalasi konflik di Timur Tengah, yang berpotensi memicu kenaikan ongkos transportasi dan logistik di Indonesia.
Bank Indonesia (BI) mencatat, pelemahan rupiah pada 21 April 2026 berada di level Rp 17.140 per dolar AS. Secara point to point, mata uang Garuda telah terdepresiasi sebesar 0,87 persen dibandingkan posisi akhir Maret 2026. Meskipun pada penutupan perdagangan Kamis lalu rupiah berada di level Rp 17.286 per dolar AS, pelemahan 0,61 persen atau 105 poin dari hari sebelumnya tetap menjadi perhatian.
Dampak Bertahap pada Kehidupan Masyarakat
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyatakan bahwa pelemahan rupiah saat ini belum memberikan dampak krisis langsung kepada masyarakat. Daya beli konsumen dinilai masih relatif terjaga, terbukti dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 yang berada di angka 122,9 dan pertumbuhan Indeks Penjualan Eceran Februari 2026 sebesar 6,5 persen.
“Dampaknya bagi masyarakat, belum berarti krisis langsung hari ini, tetapi tekanan ke depan jelas ada,” ujar Josua kepada Kompas.com, Kamis (23/4/2026).
Namun, Josua mengingatkan bahwa pelemahan rupiah yang berkepanjangan berpotensi mendorong kenaikan harga barang-barang yang bergantung pada impor, seperti energi dan produk logistik. Dampak ini diperkirakan tidak terjadi secara instan, melainkan merambat secara bertahap ke berbagai sektor ekonomi.
Sektor-sektor yang dinilai paling rentan meliputi transportasi dan logistik, jasa pertanian dan perikanan, serta industri yang menggunakan bahan baku impor. Ini mencakup bahan kimia dasar, plastik, karet, farmasi, hingga sektor manufaktur.
Bagi masyarakat, efek pelemahan rupiah ini umumnya akan terasa melalui kenaikan ongkos transportasi, harga pangan, barang impor, obat-obatan, kebutuhan rumah tangga, hingga biaya operasional usaha kecil yang bahan bakunya masih bergantung pada impor.
“Jadi, efeknya bukan semata kurs di pasar uang, tetapi biaya hidup yang naik pelan-pelan,” jelas Josua.
Strategi Mitigasi di Tengah Pelemahan Rupiah
Menyikapi kondisi ini, Josua mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam membeli dolar AS. Sebaliknya, masyarakat diminta untuk memperkuat ketahanan keuangan pribadi.
Langkah-langkah yang disarankan meliputi:
- Disiplin dalam menjaga arus kas.
- Menunda pembelian barang impor yang tidak mendesak.
- Memperbesar dana darurat.
- Berhati-hati dalam menambah utang dengan bunga mengambang.
Bagi pelaku usaha, strategi mitigasi yang dapat diterapkan antara lain:
- Pencocokan penerimaan dan pembayaran dalam valuta asing (valas).
- Penggunaan instrumen lindung nilai (hedging).
- Pengelolaan persediaan yang cermat.
- Mempercepat penagihan piutang.
“Jadi yang perlu dilakukan masyarakat bukan berspekulasi, melainkan menurunkan kerentanan terhadap kenaikan biaya hidup dan kurs,” tegas Josua.
APBN sebagai Peredam Dampak
Sementara itu, Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, memperkirakan pelemahan rupiah akan meningkatkan inflasi barang impor (imported inflation). Namun, dampak tersebut sebagian telah diredam oleh kebijakan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Contohnya adalah kebijakan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
“Tentu dampaknya yang paling terasa kalau terjadi imported inflation, ini bisa terasa di masyarakat. Tapi kan untuk sekarang ini imported inflation sebagian besar sudah ditangani oleh pemerintah melalui APBN yang berperan sebagai shock absorber,” ungkap Myrdal kepada Kompas.com, Kamis.
Menurut Myrdal, langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sudah optimal, termasuk melalui intervensi pasar dan kebijakan suku bunga acuan yang tetap di level 4,75 persen, yang dinilai masih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.
“Jadi sudah all out sih kalau menurut saya sih dari BI langkahnya. Tapi yang penting untuk stabilitas nilai tukar rupiah jangan sampai terlalu drastis (mengorbankan cadangan devisa),” tukasnya.
Ikuti Akses.co.id
