Akses.co.id — JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian serius anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas, mengingatkan pemerintah bahwa kondisi ini seharusnya menjadi sinyal bahaya yang perlu segera diatasi.

Menurut Bertu, merosotnya nilai rupiah berpotensi besar menekan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan oleh dampak langsungnya terhadap kenaikan harga barang-barang impor serta peningkatan biaya produksi di dalam negeri.

“Kondisi rupiah saat ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Pelemahan ini berdampak langsung pada kenaikan harga barang impor dan biaya produksi. Jika harga barang naik sementara pendapatan masyarakat stagnan, daya beli akan terpuruk,” ujar Bertu dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (24/4/2026).

Potensi Inflasi dan Dampak ke Masyarakat

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa kenaikan biaya produksi akibat pelemahan rupiah dapat memicu efek berantai yang berujung pada lonjakan harga di tingkat konsumen. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi untuk mencegah potensi inflasi melonjak, terutama pada komoditas kebutuhan pokok yang paling rentan dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

“Jika tidak dimitigasi dengan cepat, beban biaya ini akan dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang jadi yang ujungnya akan menggerus kesejahteraan masyarakat secara langsung,” tegasnya.

Bertu menambahkan, tanpa adanya intervensi dari pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, risiko ketidakstabilan sosial ekonomi akan semakin terbuka lebar.

Langkah Konkret untuk Stabilisasi

Lebih lanjut, Bertu menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret guna menjaga daya beli masyarakat. Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

  • Penguatan operasi pasar dan distribusi bahan pokok.
  • Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
  • Pemberian kemudahan akses pembiayaan dan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Mengendalikan inflasi adalah kunci utama. Pemerintah harus memastikan pasokan aman dan harga stabil. Subsidi dan bantuan sosial harus benar-benar sampai ke tangan yang berhak agar daya beli rakyat tidak tergerus lebih dalam,” pungkasnya.

Bank Indonesia Akui Rupiah Undervalued

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah mengakui bahwa nilai tukar rupiah saat ini berada di bawah nilai fundamentalnya atau mengalami undervalued. Berdasarkan data BI per tanggal 21 April 2026, rupiah tercatat berada di level Rp 17.140 per dolar AS, menunjukkan pelemahan sebesar 0,87 persen dibandingkan posisi akhir Maret 2026.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa secara fundamental, rupiah seharusnya mampu bergerak lebih kuat seiring dengan kinerja ekonomi domestik yang dinilai tetap solid.

“Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental,” ujar Perry dalam konferensi pers pada Rabu (22/4/2026).

Perry menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor global. Di antaranya adalah dampak perang di Iran yang memicu kenaikan harga minyak, penguatan dolar AS, serta peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI terus melakukan intervensi di pasar valuta asing melalui berbagai instrumen, seperti transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar offshore non-deliverable forward (NDF). Selain itu, bank sentral juga berupaya menjaga kecukupan cadangan devisa dan meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk menarik aliran modal asing.

BI menegaskan bahwa kebijakan moneter tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.