Akses.co.id — JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia memproyeksikan kebutuhan anggaran fantastis sebesar Rp1.200 triliun untuk membangun dan mengaktifkan kembali jaringan rel kereta api nasional sepanjang 14.000 kilometer hingga tahun 2045. Angka ini merupakan bagian dari rencana strategis untuk memperkuat konektivitas di seluruh nusantara, dengan fokus utama pada wilayah di luar Pulau Jawa yang dinilai masih tertinggal dalam hal infrastruktur perkeretaapian.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa rencana ambisius ini merupakan langkah penting dalam memajukan transportasi darat nasional. “Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun,” ujar AHY usai menghadiri rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Dengan proyeksi pembangunan yang memakan waktu sekitar 20 tahun, estimasi kebutuhan anggaran per tahunnya berkisar antara Rp60 triliun hingga Rp65 triliun. Namun, AHY menekankan bahwa angka tersebut masih merupakan perkiraan awal dan akan terus disempurnakan seiring dengan kajian lebih mendalam mengenai kondisi geografis dan tantangan teknis di setiap wilayah.

Fokus Pembangunan di Luar Jawa

Kebutuhan pembangunan jaringan kereta api yang masif ini sebagian besar diarahkan untuk pulau-pulau di luar Jawa. Data menunjukkan bahwa Sumatera masih membutuhkan tambahan sekitar 7.837 kilometer rel untuk mengoptimalkan konektivitas, mengingat saat ini panjang jalurnya baru mencapai 1.871 kilometer. Sementara itu, Kalimantan belum memiliki jaringan rel sama sekali dan diproyeksikan membutuhkan pembangunan sepanjang 2.772 kilometer.

Di Sulawesi, yang saat ini baru memiliki 109 kilometer jalur kereta, diperlukan penambahan sekitar 3.284 kilometer. Ketimpangan infrastruktur ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, yang menguasai sekitar 10.000 kilometer dari total 12.000 kilometer jaringan rel nasional, meskipun hanya sekitar 7.000 kilometer yang saat ini aktif beroperasi.

Investasi Kereta Api Masih Tertinggal

AHY menyoroti adanya kesenjangan investasi antara sektor perkeretaapian dengan infrastruktur jalan. Pada tahun 2026, anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan nasional mencapai sekitar Rp46 triliun, sementara alokasi untuk rel kereta api hanya sekitar Rp5 triliun. “Jadi ada gap di situ,” ungkap AHY.

Padahal, kereta api memiliki peran strategis yang krusial dalam mobilitas penumpang dan distribusi logistik antardaerah. Selain itu, moda transportasi ini juga menawarkan keunggulan signifikan dalam aspek lingkungan. AHY menyebutkan bahwa transportasi darat yang didominasi kendaraan pribadi menyumbang sekitar 89 persen emisi karbon, sementara kontribusi kereta api jauh lebih kecil, yaitu kurang dari 1 persen.

Kolaborasi Pembiayaan Diperlukan

Besarnya angka kebutuhan anggaran membuat pemerintah menyadari bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak akan cukup. Oleh karena itu, AHY menekankan pentingnya pengembangan skema pembiayaan yang kreatif melalui kolaborasi berbagai pihak. Ini mencakup keterlibatan pemerintah daerah, badan usaha, hingga investor swasta dan internasional.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” tegas AHY.

Pemerintah juga membuka diri untuk menjajaki kerja sama dengan negara-negara yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan sistem perkeretaapian, baik untuk transportasi perkotaan maupun logistik.

Proyek Bertahap dan Prioritas

Pengembangan jaringan rel kereta api ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari proyek-proyek prioritas atau yang disebut sebagai quick wins. Salah satu kajian awal yang sedang dilakukan adalah pengembangan jalur kereta api yang menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang di Sumatera Utara, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas di wilayah strategis tersebut.

AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perkeretaapian membutuhkan perencanaan jangka menengah dan panjang yang matang, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan agar dapat terlaksana secara optimal.