Akses.co.id — JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyuarakan keheranannya atas ketiadaan markas komando (mako) yang memadai bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Ia menilai, sebuah instansi sebesar Satpol PP semestinya memiliki pusat komando yang layak demi menunjang kelancaran operasionalnya.

“Saya kemarin berkunjung ke (kantor) Satpol PP. Anda bisa bayangkan, instansi yang begitu besar tidak punya mako. Hanya ada mako kecil di daerah Kebon Sirih,” ujar Rano saat ditemui di kawasan Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).

Menurut Rano, kondisi tersebut sangat tidak ideal mengingat peran krusial Satpol PP sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah. Tugas mereka di lapangan, termasuk dalam penertiban dan pengawasan, sangatlah besar.

Ia tak segan mengibaratkan situasi ini dengan institusi kepolisian yang tidak memiliki kantor wilayah utama. “Maaf istilahnya, kalau misalnya polisi tidak punya Polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya mako, itu aneh,” tegasnya.

Rano menambahkan, rencana pembangunan mako Satpol PP sebenarnya sudah pernah disusun dan bahkan dianggarkan. Namun, realisasi pembangunan tersebut tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

“Makanya kemarin saya sempat bicara dengan Pak Gubernur, sepertinya kita harus evaluasi lagi,” katanya.

Beban Kerja Anggota Satpol PP Jadi Sorotan

Selain persoalan minimnya fasilitas mako, Rano juga menyoroti beban kerja anggota Satpol PP yang menurutnya cukup tinggi. Dengan jumlah personel yang terbatas, para anggota harus bekerja ekstra keras untuk menjalankan berbagai tugas di lapangan.

Ia mengungkapkan, dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun terakhir, sebanyak 35 anggota Satpol PP DKI Jakarta dilaporkan meninggal dunia. Meskipun tidak terjadi secara bersamaan, angka ini menjadi perhatian serius.

“Itu bukan dalam waktu sesaat, ada rentang waktunya. Itu risiko tugas,” kata Rano.

Ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP. Hal ini termasuk meninjau kembali rencana pembangunan mako, seiring dengan upaya penguatan peran Jakarta sebagai kota global.

“Kita harus evaluasi lagi masalah ini, apalagi kita mau jadi kota global,” tutup Rano.