Akses.co.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah kini beroperasi dalam “mode bertahan” (survival mode) untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. Pernyataan ini disampaikan dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, mengindikasikan perubahan signifikan dari pola pengelolaan ekonomi yang biasa.

“Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual,” ujar Purbaya, menegaskan bahwa arah kebijakan tidak lagi berjalan seperti sedia kala.

Perdebatan Istilah “Mode Survival”

Penggunaan istilah “mode survival” oleh pemerintah untuk menggambarkan kondisi ekonomi belakangan ini memicu diskusi di kalangan ekonom. Sejumlah pakar menilai perlu adanya penjelasan yang hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syarifudin Karimi, menjelaskan bahwa dalam perspektif ekonomi, “mode survival” berarti pemerintah menempatkan perekonomian dalam kondisi siaga untuk menjaga indikator-indikator penting.

“Survival mode dalam perspektif ekonomi berarti pemerintah menempatkan perekonomian dalam status kewaspadaan tinggi untuk menjaga pertumbuhan, daya beli, penerimaan negara, belanja publik, investasi, dan lapangan kerja,”

ujar Syarifudin kepada Kompas.com pada Jumat (24/4/2026).

Namun, Syarifudin mengingatkan adanya risiko penggunaan istilah tersebut yang dapat menimbulkan persepsi negatif, seolah-olah ekonomi Indonesia telah memasuki fase krisis.

Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada publik, karena istilah seperti “survival mode” dapat diartikan sebagai sinyal bahaya oleh para pelaku ekonomi. Ia menekankan bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup dibangun dengan jargon semata, melainkan harus didukung oleh kejelasan kebijakan dan komunikasi yang terukur.

“Stabilitas membutuhkan kejelasan arah, konsistensi fiskal, pengendalian inflasi, perlindungan daya beli, dan pesan publik yang menenangkan,” katanya.

Pergeseran Orientasi Kebijakan

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, melihat istilah “survival mode” sebagai cerminan perubahan orientasi kebijakan pemerintah.

“Yang saya fahami, “survival mode” yang dimaksud adalah cerminan dilakukan pergeseran orientasi kebijakan dari ekspansi ke stabilisasi,” ujar Rizal kepada Kompas.com pada Jumat (24/4/2026).

Rizal menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tidak lagi berfokus pada dorongan pertumbuhan yang agresif, melainkan lebih mengutamakan penjagaan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Artinya, prioritas diarahkan pada menjaga daya beli minimum, stabilitas fiskal, dan meredam risiko, bukan mendorong lonjakan pertumbuhan,” jelasnya.

Ia menilai, strategi ini memang diperlukan untuk menjaga stabilitas, namun konsekuensinya perlu diantisipasi.

“Dengan demikian, fase survival mode adalah strategi bertahan untuk menjaga stabilitas, tetapi konsekuensinya pertumbuhan menjadi moderat dan perbaikan kesejahteraan melambat,” ujarnya.

Sifat Antisipatif dan Dampak

Rizal menambahkan bahwa kondisi ini lebih bersifat antisipatif dibandingkan dengan respons terhadap krisis yang sudah terjadi. Pemerintah berupaya mencegah tekanan ekonomi memburuk, bukan bereaksi terhadap krisis yang sudah mengemuka.

Meskipun tidak mengarah pada krisis, dampak dari strategi ini tetap akan dirasakan oleh masyarakat, terutama kelas menengah yang mungkin menghadapi tekanan biaya hidup. Rizal juga memperkirakan adanya perlambatan pada sektor riil, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), investasi, serta penciptaan lapangan kerja.

“Jadi bukan kontraksi tajam, tetapi stagnasi yang membuat pemulihan berjalan lebih lambat,” kata Rizal.