Akses.co.id — JAKARTA, Kompas.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah kini memasuki fase “mode bertahan” dalam pengelolaan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan tetap tinggi di tengah tekanan global. Perubahan pendekatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

“Di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual,” ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Dalam strategi ini, pemerintah akan mengoptimalkan seluruh sumber daya negara dan mengerahkan berbagai instrumen kebijakan secara lebih agresif. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengamankan penerimaan dan belanja negara, serta memperbaiki iklim usaha.

“Jadi kalau Anda lihat, ada Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) di mana penggelapan-penggelapan, penyelewengan di kawasan hutan dibereskan, itu langkah Presiden yang serius,” jelas Purbaya.

Strategi Pemerintah dalam “Mode Bertahan”

Pemerintah juga melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan imbal hasil yang optimal bagi negara. Purbaya menekankan bahwa pemerintah tidak lagi memberikan ruang bagi kebijakan yang setengah hati.

“Saya tekankan di sini, kita dalam mode survival. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi main-main,” tegasnya.

Di sisi kebijakan, program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, dan pengembangan ekonomi daerah tetap didorong. Efisiensi anggaran dan peningkatan kapasitas industri, termasuk melalui hilirisasi dan pengembangan sektor kimia berbasis ekspor, juga menjadi fokus utama.

Untuk menjaga stabilitas, pemerintah juga berupaya mempercepat diversifikasi sumber energi agar tidak bergantung pada satu atau dua pemasok di tengah risiko gangguan global. “Kalau ini semua jalan, investasi masuk, lapangan kerja juga akan terbuka,” kata Purbaya.

Menjaga Daya Beli Masyarakat sebagai Kunci

Meskipun strategi pengelolaan ekonomi diperketat, Purbaya menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Stabilitas fiskal, kredibilitas kebijakan, dan dominasi permintaan domestik menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Sekitar 90 persen perekonomian nasional, kata dia, masih digerakkan oleh konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci agar ekonomi tetap tumbuh di tengah tekanan global.

Purbaya mengingatkan kembali pada krisis global 2009, di mana Indonesia masih mampu tumbuh 4,6 persen sementara banyak negara mengalami kontraksi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 diperkirakan tetap positif.

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 antara 5,1 persen hingga 5,2 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) juga mematok angka yang sama, yaitu 5,1 persen untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026.