Akses.co.id — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2026 mencapai 5,7 persen. Target ambisius ini akan diupayakan melalui sejumlah strategi, termasuk percepatan belanja negara, pemberian stimulus, dan penguatan pembiayaan untuk sektor industri padat karya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peluang untuk mencapai target tersebut masih terbuka lebar. “Kita akan dorong ke sana (5,7%). Masih ada Mei dan Juni, nanti kita lihat data dan kasih dorongan lagi ke ekonomi,” ujar Purbaya pada Jumat (25/4/2026).

Pemerintah akan terus memantau perkembangan data ekonomi secara berkala. Berdasarkan data yang ada, langkah-langkah lanjutan akan diambil, termasuk kemungkinan penambahan stimulus jika terdeteksi adanya perlambatan ekonomi.

Percepatan Belanja dan Stimulus Berkelanjutan

Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah mempercepat realisasi belanja kementerian dan lembaga. Diharapkan, percepatan ini dapat memperlancar aliran likuiditas ke dalam perekonomian.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan instrumen lain seperti bantuan tunai dan berbagai kebijakan pendukung. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat serta menggerakkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Purbaya juga menyoroti bahwa kenaikan harga komoditas global tidak selalu berdampak negatif. Ia mencontohkan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang kenaikannya di pasar global berpotensi mendorong penyesuaian di pasar domestik. Namun, dampaknya akan sangat bergantung pada seberapa besar kenaikan tersebut dan bagaimana respons kebijakan yang diambil. Untuk itu, koordinasi antar kementerian akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga.

Fokus pada Industri Padat Karya dan Pembiayaan

Perhatian utama pemerintah juga diarahkan pada sektor riil, khususnya industri padat karya. Alih-alih menambah stimulus fiskal baru, pemerintah akan lebih fokus pada optimalisasi program-program yang sudah berjalan.

“Yang utama kita adalah memaksimalkan semua program di perekonomian berjalan dengan baik, bukan menambah stimulus baru,” tegas Purbaya.

Pemerintah berencana meningkatkan intensitas komunikasi dengan para pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan, terutama yang berkaitan dengan akses pembiayaan.

Sektor industri tekstil dan produk turunannya, seperti alas kaki, menjadi salah satu prioritas. Sektor ini dinilai masih memiliki potensi ekspor yang besar meskipun menghadapi tantangan dalam akses kredit.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pembiayaan dengan bunga rendah akan disiapkan untuk proyek-proyek industri yang dinilai memiliki prospek cerah.

Dukungan pembiayaan juga akan diperkuat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

“Kalau memang menjanjikan, kita ingin menghidupkan semua industri yang bisa dihidupkan di dalam negeri,” pungkas Purbaya.