JAKARTA, Kompas.com – Ketua DPR Puan Maharani menyoroti lonjakan harga energi dan sejumlah kebutuhan pokok yang dinilai memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil. Kenaikan ini disebut Puan dipicu oleh dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.
“Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4/2026).
Puan memaparkan, Indonesia saat ini dihadapkan pada fenomena meroketnya harga sejumlah komoditas. Sektor energi menjadi sorotan utama, di mana pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Selain itu, harga LPG non-subsidi juga dilaporkan naik hingga 18 persen setelah adanya kelangkaan stok LPG subsidi di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Puan menyoroti kenaikan harga minyak goreng yang terus merangkak naik dalam beberapa waktu terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh penguatan harga bahan baku utamanya, minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), di pasar global.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), harga minyak goreng mengalami kenaikan di banyak daerah pada pekan ketiga April 2026. Sebanyak 207 kabupaten/kota, atau 57,5 persen wilayah Indonesia, tercatat mengalami kenaikan harga. Rata-rata harga nasional minyak goreng naik dari Rp 19.358 menjadi Rp 19.592 per liter. Namun, ada pula daerah yang mencatat harga minyak goreng mencapai Rp 60.000 per liter, seperti di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Dampak Langsung pada Anggaran Rumah Tangga
Puan menilai kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di lebih dari separuh wilayah Indonesia memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. “Perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang belanja harian rumah tangga,” jelasnya.
Menurutnya, bagi banyak keluarga, minyak goreng merupakan komoditas yang tidak bisa ditunda pembeliannya. Oleh karena itu, kenaikan harganya terasa sangat membebani, terutama bagi rumah tangga dengan anggaran belanja yang ketat. “Karena itu setiap kenaikan harga langsung mengubah komposisi pengeluaran harian, dan dampak bagi masyarakat adalah bagaimana satu kebutuhan pokok mulai mengambil porsi lebih besar dari belanja harian mereka,” kata Puan.
Kenaikan harga BBM juga turut menambah beban keluarga. Meskipun saat ini kenaikan baru berlaku untuk BBM non-subsidi, Puan menekankan perlunya pemerintah mencermati kondisi di lapangan. “Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya naik signifikan,” ucapnya.
Situasi serupa juga terjadi pada pasokan dan harga LPG. “Kondisi yang sama juga terjadi pada LPG. Dan kita ketahui bersama, kenaikan BBM maupun LPG pasti memiliki dampak turunan terhadap harga komoditas lainnya. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat,” sambung Puan.
Permintaan Langkah Pengendalian dan Mitigasi
Menyikapi kondisi tersebut, Puan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah pengendalian harga. “Jika tidak dikendalikan cepat, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan barang lain di pasar. Ini akan menambah beban masyarakat yang sudah dalam kondisi ekonomi berat,” tegasnya.
Puan juga mendorong pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memitigasi dampak situasi geopolitik yang semakin tidak menentu, khususnya terkait harga dan ketersediaan BBM, LPG, serta minyak goreng. “Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM dengan sudah adanya kenaikan ini, ditambah sekarang LPG dan juga minyak goreng juga naik harganya,” imbuhnya.
