Program pakai ulang (reuse) sampah plastik, yang digadang-gadang sebagai solusi krusial untuk menekan polusi, masih terhambat oleh berbagai kendala di tingkat global. Kebijakan yang tidak seragam antarnegara, minimnya dukungan finansial, serta infrastruktur yang belum memadai menjadi batu sandungan utama bagi implementasi sistem ini secara maksimal.
Temuan ini diungkapkan oleh penelitian terbaru dari Global Plastics Policy Center di Universitas Portsmouth, Inggris. Studi perbandingan kebijakan pakai ulang pertama yang mencakup wilayah Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara ini menganalisis upaya pemerintah dalam mendukung sistem reuse dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan agar praktik ini dapat berkembang pesat.
Hambatan Implementasi Program Reuse Global
Melansir dari Phys, Rabu (22/4/2026), analisis mendalam yang melibatkan kajian kebijakan bertahun-tahun, wawancara dengan para ahli, dan penelitian komparatif menunjukkan adanya kesamaan tantangan di ketiga wilayah tersebut. Meskipun banyak inisiatif menjanjikan telah muncul, dukungan regulasi dan pendanaan dari pemerintah masih tergolong minim.
Para peneliti mencatat, meski beberapa negara mulai mengintegrasikan aturan pakai ulang ke dalam regulasi kemasan mereka, dunia masih membutuhkan target yang lebih terarah, koordinasi antarlembaga yang lebih solid, serta dukungan modal yang lebih konkret. Hal ini menjadi krusial di tengah meningkatnya kekhawatiran global akan ancaman polusi plastik dan urgensi untuk beralih dari kemasan sekali pakai.
Sistem pakai ulang semakin diakui sebagai salah satu metode paling efektif untuk mengurangi timbulan limbah. Namun, kerangka hukum yang mengatur praktik ini di banyak negara dinilai belum matang.
“Di Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara, kita melihat semangat nyata untuk menerapkan sistem pakai ulang. Namun, sistem ini masih berjalan di celah-celah aturan yang sebenarnya dibuat untuk ekonomi lama yakni penggunaan plastik sekali pakai. Tanpa kerangka kebijakan yang lebih kuat dan terkoordinasi, sistem pakai ulang akan sulit berkembang lebih jauh dari sekadar proyek uji coba,”
ujar Dr. Antaya March, Direktur Global Plastics Policy Center.
Laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis berbasis bukti nyata bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan sistem pakai ulang secara luas, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian target lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi.
Peran Pemerintah dan Kebutuhan Kebijakan yang Matang
Dr. Tegan Evans, seorang peneliti dari Revolution Plastics Institute, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi keberhasilan sistem pakai ulang.
“Sistem pakai ulang bukan lagi ide sampingan, ini adalah bagian penting dalam mengatasi polusi plastik. Riset kami menunjukkan bahwa pemerintah punya peran besar untuk menciptakan kondisi agar sistem ini berhasil. Dengan kebijakan yang tepat, sistem pakai ulang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial,”
ungkapnya.
Lebih lanjut, Dr. March menambahkan bahwa untuk memperluas skala sistem pakai ulang, diperlukan perancangan kebijakan yang lebih matang. Hal ini mencakup definisi yang lebih jelas mengenai sistem pakai ulang, integrasinya dengan regulasi yang sudah ada, serta penciptaan iklim investasi yang mendukung.
Penelitian ini melibatkan kolaborasi erat dengan berbagai organisasi di masing-masing wilayah, termasuk PlastikDiet Indonesia, New European Reuse Alliance, Circulearth, Enviu, Fundación Chile, dan University of St Andrews. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa temuan penelitian selaras dengan kondisi riil dan pandangan para ahli di lapangan.
