PATI, KOMPAS.com – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, membatalkan rencana pengadaan kursi pijat dan sejumlah mebel lainnya yang menelan anggaran sekitar Rp 180 juta. Keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap kebutuhan dan manfaatnya, di mana Plt Bupati menilai fasilitas tersebut lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat.
Chandra menegaskan bahwa anggaran Rp 180 juta tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi satu unit kursi pijat, melainkan mencakup beberapa item mebel. Namun, ia merinci bahwa harga kursi pijat itu sendiri diperkirakan mencapai Rp 40 juta. Meskipun demikian, ia menilai pengadaan fasilitas tersebut tidak mendesak.
“Sudah saya cek, kursi itu tidak Rp 180 juta. Tapi karena saya lihat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, langsung saya minta untuk dikembalikan dan tidak direalisasikan,” ujar Chandra kepada Kompas.com di kantornya, Kamis (23/4/2026).
Fokus pada Kebutuhan Mendesak
Selain pengadaan kursi pijat, Plt Bupati Pati juga membatalkan sejumlah rencana anggaran lain yang dinilai belum menjadi prioritas. Termasuk di dalamnya adalah pembongkaran dan penambahan fasilitas di Pendapa Kabupaten Pati.
Chandra menekankan bahwa pemerintah daerah saat ini harus memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur. Ia menyatakan bahwa anggaran yang ada akan dialihkan untuk kebutuhan tersebut.
“Saya juga cancel anggaran untuk pembongkaran dan penambahan fasilitas pendopo. Kita masih butuh banyak anggaran untuk perbaikan jalan,” tegasnya.
Penyesuaian Anggaran Sebelum Menjabat
Menurut Chandra, sebagian besar dari perencanaan anggaran yang dibatalkan tersebut telah disusun pada tahun 2025, sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Bupati Pati. Oleh karena itu, ia merasa perlu melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan.
“Pokoknya yang tidak perlu-perlu dibatalkan saja. Intinya kita tetap fokus untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati,” tambahnya.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah anggaran tersebut merupakan kebijakan dari Bupati Pati Nonaktif Sudewo, Chandra tidak memberikan jawaban dan memilih untuk meninggalkan lokasi wawancara.
