TAIPEI – Ketidakpercayaan publik Taiwan terhadap kemampuan Amerika Serikat untuk membela mereka dalam skenario konflik dengan China semakin menguat, dipicu oleh eskalasi ketegangan di Timur Tengah dan serangkaian konflik global lainnya. Jajak pendapat terbaru mengungkap keraguan signifikan terhadap komitmen dan kapasitas militer AS dalam melindungi pulau tersebut.
Sebanyak 57 persen responden dalam survei yang dirilis Democracy Foundation di Taipei menyatakan tidak yakin Amerika Serikat akan mengerahkan pasukan untuk membela Taiwan jika terjadi invasi dari China. Angka ini menunjukkan penurunan kepercayaan yang substansial, di mana kurang dari seperempat responden yang optimistis Washington akan memberikan bantuan militer langsung.
Lebih lanjut, 55,6 persen responden meragukan efektivitas dan kecepatan bantuan militer AS dalam situasi krisis. Kepercayaan terhadap persenjataan buatan Amerika Serikat juga dilaporkan rendah, dengan hampir separuh responden (49 persen) tidak yakin akan kemampuan pertahanannya, sementara hanya sedikit lebih dari sepertiga yang menyatakan keyakinan.
Dampak Konflik Global Terhadap Persepsi Taiwan
Survei tersebut juga menyoroti persepsi publik Taiwan mengenai kemandirian pertahanan mereka. Mayoritas responden, tepatnya 57,6 persen, menilai Taiwan tidak dapat sepenuhnya melindungi diri hanya dengan bergantung pada pembelian senjata dari Amerika Serikat. Kekhawatiran ini diperkuat dengan 66 persen responden yang menganggap berbahaya jika Taiwan sepenuhnya mengandalkan perlindungan Washington.
Peneliti Democracy Foundation, Chang Chun-kai, menjelaskan bahwa perubahan persepsi ini dipicu oleh serangkaian peristiwa global. “Perang di Ukraina, konflik India-Pakistan, serta operasi militer AS dan Israel terhadap Iran, semuanya telah mengubah cara orang memandang kekuatan militer AS, Tentara Pembebasan Rakyat China, dan risiko yang dihadapi Taiwan,” ujar Chang, mengutip South China Morning Post, Rabu (22/4/2026).
Ia menambahkan bahwa warga Taiwan kini banyak yang meragukan kemampuan AS untuk menjalankan operasi strategis secara simultan di berbagai kawasan. “Ketika sebuah negara tidak dapat secara bersamaan menangani Timur Tengah dan Selat Taiwan, orang mulai mempertanyakan seberapa besar dukungan nyata yang bisa diberikan,” kata Chang.
Pergeseran Pendekatan Menuju Pragmatisme
Hasil survei Democracy Foundation juga menunjukkan adanya pergeseran sikap publik Taiwan menuju pendekatan yang lebih pragmatis dalam menghadapi hubungan dengan China. Ketika ditanya apakah upaya mencapai perdamaian melalui negosiasi politik sama dengan menyerah, hanya 17,6 persen yang setuju. Sebaliknya, mayoritas responden, 57,4 persen, menganggap pendekatan tersebut sebagai “kebijaksanaan bertahan hidup” yang penting untuk melindungi jiwa dan harta benda.
Secara signifikan, hampir separuh responden memilih negosiasi proaktif dengan China sebagai jalur terbaik untuk menghindari perang. Angka ini kontras dengan sekitar 28 persen responden yang masih memilih untuk tetap mempercayai Amerika Serikat dan meningkatkan pembelian senjata.
Meskipun demikian, mayoritas responden tidak mendukung reunifikasi sebagai satu-satunya solusi. Sebanyak 57,4 persen menolak anggapan bahwa menerima prinsip “satu China” dan bernegosiasi untuk reunifikasi adalah satu-satunya cara menghindari perang.
Legislator oposisi dari Partai Kuomintang, Weng Hsiao-ling, menafsirkan hasil survei ini sebagai cerminan perubahan pola pikir masyarakat Taiwan. “Publik memahami bahwa Amerika Serikat akan bertindak sesuai kepentingannya sendiri dan belum tentu melindungi Taiwan,” ujarnya.
Pengamat lainnya, Chou Yang-shan, sependapat bahwa hasil survei mencerminkan keinginan Taiwan untuk lebih menentukan nasibnya sendiri. Ia menilai konflik di Ukraina, Iran, dan Gaza turut memengaruhi perubahan pendekatan ini.
