Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengambil langkah signifikan dalam efisiensi anggaran dengan memangkas alokasi dana perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diklaim mampu menghemat dana hingga Rp 60 miliar, yang selanjutnya akan dialihkan untuk membiayai sektor infrastruktur dan pendidikan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa pemangkasan ini akan menyasar kegiatan seremonial dan perjalanan dinas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencananya, perjalanan dinas dalam negeri akan dikurangi hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri dipangkas hingga 70 persen.
“Tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar melakukan efisiensi pada pos perjalanan dinas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran perjalanan dinas, kita hemat mencapai Rp 50 miliar-Rp 60 miliar,” ujar Munafri, mengutip Antara.
Langkah ini diharapkan dapat menekan pengeluaran rutin yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Munafri menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menghambat kinerja pemerintahan, melainkan mendorong jajaran OPD untuk tetap produktif melalui optimalisasi teknologi dan pola kerja yang lebih efektif.
“Perjalanan dinas kita batasi, tapi kinerja tidak boleh turun. Sekarang sudah banyak alternatif, bisa melalui koordinasi virtual atau cara lain yang lebih efisien,” imbuhnya.
Hentikan Pengadaan Kendaraan Dinas
Selain pemangkasan anggaran perjalanan dinas, Pemkot Makassar juga menghentikan pengadaan kendaraan dinas baru untuk tahun anggaran 2026. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya menekan belanja yang tidak prioritas dan mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Wali Kota Munafri, yang akrab disapa Appi, menyatakan bahwa Pemkot akan memaksimalkan penggunaan kendaraan dinas yang sudah ada, termasuk yang diadakan pada tahun 2023 yang dinilai masih layak operasional.
“Tahun 2026, tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru tahun ini. Kita maksimalkan yang ada,” tegasnya.
Anggaran yang berhasil dihemat dari penghentian pengadaan kendaraan dinas dan pemangkasan perjalanan dinas ini akan dialokasikan untuk sektor prioritas, terutama pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
