Akses.co.id — JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyiapkan skema penyelenggaraan Pemilihan Umum 2029 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi perpindahan pusat pemerintahan ke lokasi baru tersebut.

Persiapan matang ini terungkap saat jajaran KPU se-Indonesia menggelar kunjungan kerja ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada Jumat (24/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi strategis menjelang dimulainya tahapan pemilu mendatang.

Fokus utama dalam agenda ini adalah pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) khusus untuk IKN. Pembentukan dapil ini merupakan konsekuensi logis dari status IKN sebagai satuan pemerintahan daerah khusus yang membutuhkan representasi legislatif di tingkat pusat.

Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029

Anggota KPU Republik Indonesia, Iffa Rosita, menegaskan bahwa koordinasi antara KPU dan Otorita IKN akan semakin intensif mulai tahun depan. Tujuannya adalah memastikan hak pilih setiap warga negara yang berdomisili di ibu kota baru terakomodasi secara sah.

“Nantinya akan ada pemilihan untuk DPD dan DPR. Kami juga akan memutakhirkan data pemilih khusus IKN secara berkala. Jika sudah siap, gedung KPU juga akan dibangun di sini,” ujar Iffa.

Menurut Iffa, kunjungan anggota KPU ini merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan IKN. Pada tahun 2027, saat tahapan Pemilu 2029 memasuki fase penataan dapil, interaksi rutin antara Otorita IKN dan KPU akan terbangun.

Pembentukan dapil khusus ini menjadi pekerjaan rumah yang menuntut akurasi tinggi. KPU perlu mencatat secara cermat perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan proyeksi penambahan penduduk baru hingga tahun 2029.

Progres Tahap II: Kawasan Legislatif dan Yudikatif

Saat ini, pembangunan IKN telah memasuki Tahap II yang fokus pada penyelesaian infrastruktur dasar bagi lembaga tinggi negara. Otorita IKN memaparkan bahwa kawasan legislatif dan yudikatif menjadi prioritas utama untuk memastikan fungsi pemerintahan berjalan optimal.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyambut baik dukungan dari lembaga penyelenggara pemilu. Ia menekankan bahwa penyampaian informasi yang tepat kepada publik merupakan tanggung jawab lintas lembaga.

“Pembangunan IKN adalah komitmen bersama bangsa Indonesia. Kami berharap dukungan untuk turut menyebarkan informasi yang benar dan konstruktif mengenai IKN,” kata Bimo.

Meninjau Simbol Negara dan Fasilitas Publik

Dalam rangkaian kunjungan kerja, rombongan KPU juga meninjau sejumlah titik strategis yang mencerminkan progres fisik ibu kota. Beberapa lokasi yang dikunjungi meliputi Taman Kusuma Bangsa, kawasan hunian ASN, hingga fasilitas olahraga kawasan PSSI.

Tinjauan langsung KPU di kawasan hunian ASN menjadi bagian dari upaya awal untuk memetakan konsentrasi pemilih. Dengan pemetaan yang matang, potensi hambatan teknis saat pemungutan suara di masa depan diharapkan dapat diminimalisasi sejak dini.