JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana mereaktivasi dan membangun sekitar 14.000 kilometer jalur kereta api nasional sebagai upaya pemerataan infrastruktur transportasi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pengembangan jalur kereta api di Sumatera, khususnya ruas Aceh hingga Sumatera Utara, menjadi salah satu prioritas awal yang dinilai berpotensi menjadi “quick wins” atau capaian cepat.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY usai memimpin rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/04/2026). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait.
“Misalnya untuk ruas dari Aceh ke Sumatera Utara, khususnya dari Banda Aceh ke Besitang. Itu juga sedang dihitung lebih lanjut lagi,” ujar AHY, merujuk pada salah satu segmen yang sedang menjadi fokus kajian lebih mendalam.
Pengembangan jaringan kereta api ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, yang mencakup tidak hanya Sumatera, tetapi juga Kalimantan dan Sulawesi.
Ketimpangan Jaringan Kereta Api Antar Pulau
AHY menyoroti adanya ketimpangan signifikan dalam pembangunan jaringan kereta api antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia. Dari total sekitar 12.000 kilometer rel yang ada saat ini, mayoritas atau sekitar 10.000 kilometer berada di Pulau Jawa.
Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 7.000 kilometer yang masih beroperasi aktif, sementara sisanya tidak lagi digunakan. Kondisi ini sangat kontras dengan wilayah di luar Jawa.
- Sumatera: Memiliki jaringan rel, namun belum terhubung secara optimal.
- Kalimantan: Belum memiliki jaringan kereta api sama sekali.
- Sulawesi: Baru memiliki sekitar 100 kilometer rel.
“Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” tegas AHY.
Ia menambahkan bahwa pengembangan ini krusial untuk mendukung kelancaran distribusi logistik, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA).
Skema Pendanaan dan Potensi Ekonomi
Pemerintah akan mendorong pembiayaan proyek reaktivasi dan pembangunan jalur kereta api melalui berbagai skema. Ini mencakup penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari sektor swasta dan luar negeri.
Selain itu, pengembangan jaringan kereta api diharapkan dapat memacu kemandirian industri perkeretaapian nasional. Hal ini akan dicapai melalui penguatan ekosistem industri dalam negeri yang mendukung sektor ini.
Estimasi Anggaran Reaktivasi
Dalam kesempatan yang sama, AHY memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membangun dan mereaktivasi sekitar 14.000 kilometer rel kereta api dalam jangka panjang mencapai Rp 1.200 triliun.
“Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun,” ungkap Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Dengan asumsi pengembangan dilakukan selama 20 tahun, hingga tahun 2045, kebutuhan anggaran per tahun diperkirakan berkisar antara Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun.
Angka ini, lanjut AHY, masih bersifat estimasi awal dan akan terus disempurnakan seiring dengan kajian mendalam mengenai kondisi geografis dan kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah.
