Akses.co.id — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) berencana untuk meninjau dan menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan masa depan. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi di era global.

Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan bahwa evaluasi mendalam akan dilakukan dalam waktu dekat. “Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup, untuk bisa meningkatkan relevansi ini,” ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kamis (23/4/2026).

Penyusunan Prodi Berdasarkan Kebutuhan Masa Depan

Badri menjelaskan bahwa Kemendikti Saintek akan fokus pada penyusunan prodi yang benar-benar dibutuhkan di masa mendatang. Penentuan ini akan didasarkan pada kajian-kajian yang dilakukan dalam program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).

Saat ini, data statistik pendidikan tinggi menunjukkan bahwa prodi di bidang ilmu sosial mendominasi, mencapai 60 persen dari keseluruhan. Lebih spesifik lagi, prodi kependidikan atau keguruan menjadi yang paling banyak dibuka.

“Kita meluluskan tiap tahun 490.000 dari kependidikan. Sedangkan pada waktu yang sama, lowongan untuk calon guru dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 20.000. Jadi yang 470.000 tidak punya pekerjaan,” ungkap Badri, menggambarkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan pasar kerja.

Menghadapi Bonus Demografi dengan Kualitas SDM

Indonesia saat ini tengah berupaya memaksimalkan potensi bonus demografi. Namun, Badri menekankan bahwa tujuan menjadi negara maju tidak akan tercapai jika lulusan perguruan tinggi tidak disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Kalau bahasa kami saat ini, perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagian besar ya itu menggunakan market driven strategy. Yang lagi laris apa dibuka gitu prodinya, kemudian oversupply di situ,” kata Badri mengenai fenomena yang terjadi.

Ia memberikan contoh konkret dari data yang telah diperiksanya. Pada tahun 2028, Indonesia berpotensi mengalami kelebihan pasokan dokter jika dibandingkan dengan standar minimal yang ditetapkan oleh World Bank. Kondisi ini akan semakin diperparah jika terjadi maldistribusi atau ketidakseimbangan distribusi tenaga medis di berbagai daerah.