Akses.co.id — Pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan penutupan terhadap sejumlah program studi (Prodi) di perguruan tinggi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan tuntutan industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Badri Munir Sukoco, mengungkapkan bahwa evaluasi dan penyesuaian prodi akan segera dilakukan. “Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujar Badri, seperti dikutip dari Antara, Kamis (23/4/2026).

Badri menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari keprihatinan atas tingginya angka kelulusan mahasiswa yang justru kesulitan mendapatkan pekerjaan. Setiap tahun, perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta generasi muda, dengan mayoritas adalah sarjana. “Lulusan-lulusan itu, kata Badri justru banyak yang kesulitan untuk mencari pekerjaan,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah berfokus pada peningkatan relevansi pendidikan dengan delapan sektor industri strategis. Sektor-sektor tersebut meliputi energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. “Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama,” terang Badri.

Ia menyoroti fenomena banyaknya prodi yang dibuka hanya berdasarkan tren sesaat tanpa mempertimbangkan kesesuaian jangka panjang dengan dunia kerja. Sebagai contoh konkret, Badri menyebutkan jurusan keguruan atau kependidikan. “Misalnya, setiap tahun jurusan keguruan atau kependidikan mewisuda 490.000 lulusan, sementara pasar calon guru 20.000 orang, sehingga sisanya menjadi pengangguran terdidik,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Badri mengajak seluruh perguruan tinggi, khususnya anggota Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTKP) yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN, untuk berkolaborasi dalam penyusunan kajian prodi yang masih relevan.

“Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis,” tegas Badri. Ia menekankan perlunya kerelaan dari para rektor untuk melakukan kajian mendalam terhadap prodi yang ada agar benar-benar selaras dengan kebutuhan pasar kerja di masa depan. “Nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” pungkasnya.