Akses.co.id — JAKARTA, KOMPAS.com – Pemadaman listrik yang kembali melanda sejumlah wilayah Jakarta pada Kamis (23/4/2026) memicu sorotan tajam dari anggota DPR RI. Abdul Hakim Bafagih, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menilai insiden ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan indikasi adanya masalah struktural dalam sistem kelistrikan nasional.

Hakim menekankan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi alarm bagi pihak yang bertanggung jawab atas layanan kelistrikan di ibu kota. Ia bahkan menyebutkan bahwa Istana Negara turut terdampak oleh pemadaman tersebut.

“Saya mendapat informasi dari rekan-rekan yang bekerja di lingkungan Istana bahwa Istana Negara juga ikut terdampak atas kejadian siang ini. Ini tentu menjadi perhatian serius,” ujar Hakim dalam keterangannya, Kamis.

Menurut Hakim, pola pemadaman yang berulang belakangan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai peristiwa kebetulan. Ia mengaitkan insiden hari ini dengan kejadian serupa yang terjadi pada awal April lalu, yang menunjukkan adanya indikasi sistemik yang perlu segera ditangani oleh PT PLN (Persero).

“Pemadaman listrik yang terjadi hari ini, serta kejadian serupa di awal April lalu, menunjukkan adanya pola yang tidak bisa dianggap insidental. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keandalan sistem kelistrikan di ibu kota,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hakim mengkritik cara PLN menyampaikan penjelasan kepada publik. Ia menilai penggunaan terminologi yang terlalu umum seperti ‘gangguan suplai’ tidak memenuhi standar transparansi yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan pelat merah.

Desakan Transparansi Teknis

“PLN perlu membuka secara rinci di mana titik gangguan terjadi, apakah di pembangkit, transmisi, atau distribusi,” desak Hakim. Ia menambahkan bahwa keterbukaan ini penting agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami akar permasalahan yang sesungguhnya, serta memastikan langkah perbaikan yang diambil tepat sasaran.

Terdampaknya kawasan Istana Negara juga menjadi sorotan tersendiri. Hakim menilai hal ini menunjukkan bahwa objek-objek vital nasional belum mendapatkan lapisan perlindungan kelistrikan yang andal dan terstandarisasi dengan baik.

“Fakta bahwa gangguan listrik dapat menjangkau hingga kawasan Istana Negara menunjukkan bahwa sistem kelistrikan kita belum memiliki lapisan pengamanan yang memadai. Ini tidak bisa dianggap sepele,” jelas Hakim.

Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, Jakarta membutuhkan infrastruktur kelistrikan yang dirancang melampaui standar kota biasa. Sistem harus mampu mengantisipasi gangguan sebelum terjadi.

“Cadangan daya, sistem backup, serta manajemen beban harus dirancang untuk mengantisipasi gangguan, bukan sekadar merespons setelah kejadian,” ucap Hakim.

Hakim menyatakan bahwa PLN akan diminta menyampaikan laporan teknis lengkap, membuka data gangguan secara transparan kepada publik, serta menyusun peta jalan penguatan sistem kelistrikan Jakarta kepada Komisi VI DPR. Ia menekankan bahwa persoalan listrik menyentuh dimensi kepercayaan publik dan stabilitas nasional.

“Gangguan listrik bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi serta pemerintahan. PLN harus memastikan kejadian seperti ini tidak menjadi pola baru di Jakarta,” imbuh dia.

Penjelasan PLN

PT PLN (Persero) melalui PLN UID Jakarta Raya telah memberikan tanggapan terkait pemadaman listrik yang terjadi pada Kamis (23/4/2026). Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, menyatakan bahwa terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak pada kelistrikan beberapa wilayah Jakarta.

“Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta. PLN fokus lakukan upaya penormalan,” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis.

Pemadaman listrik dirasakan sekitar pukul 11.00 WIB. Menurut keterangan PLN, kelistrikan kini disebut sudah kembali pulih 100 persen.