Akses.co.id — JAKARTA, KOMPAS.com – Kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber semakin mendesak. Country Manager perusahaan keamanan siber Cyble, Rangga F, menekankan bahwa sekitar 40 persen keberhasilan ketahanan digital suatu organisasi sangat bergantung pada kualitas SDM-nya, bahkan lebih krusial dibandingkan teknologi itu sendiri.

“Ke depannya, swasta harus bisa berperan aktif untuk sisi SDM keamanan siber di sebuah teknologi informasi departemen,” ujar Rangga dalam acara “Shaping Secure Data Intelligence for Digital Resilience” pada Kamis (23/4/2026). Ia menambahkan, “Sekarang jangankan bicara perihal teknologi, perihal komunikasi ke luar (publik), perihal marketing, perihal sosial media, apakah hari ini bisa tanpa keterlibatan orang security (keamanan siber)?”

Dampak keterlibatan keamanan siber telah terasa dalam keberlanjutan bisnis di berbagai sektor strategis, termasuk perbankan, logistik, hingga pertambangan. Industri-industri ini kini banyak mengadopsi teknologi seperti Internet of Things (IoT), drone, dan kecerdasan buatan (AI).

Rangga mengaku heran dengan pandangan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, yang menyebutkan bahwa beberapa perusahaan digital masih menganggap keamanan siber sebagai biaya (cost). Padahal, menurut Rangga, dampak serangan siber saat ini sangat destruktif.

“Kita enggak perlu bilang bahwa ada ancaman Indonesia bisa bangkrut ya (akibat serangan siber). Dari ancaman kepercayaan saja, data bocor segala macam, itu sudah hal yang enggak bisa kita nilai. Belum lagi kita bicara ransomware,” tutur Rangga.

Peran Penting Pemerintah dalam Investasi Keamanan Siber

Menanggapi hal tersebut, Ismail menyoroti masih minimnya budaya keamanan siber di perusahaan-perusahaan Indonesia dalam melindungi data dari potensi kebocoran. Ia mengimbau agar perusahaan mengubah paradigma memandang keamanan siber dari sekadar biaya menjadi sebuah investasi jangka panjang.

“Keamanan siber dapat menjadi investasi jangka panjang bagi perusahaan untuk menjaga reputasi, pendapatan, sampai keberlanjutan bisnis,” ujar Ismail.

Lebih lanjut, Ismail menegaskan bahwa pemerintah, melalui Komdigi, juga harus berani berinvestasi dalam bidang keamanan siber. Hal ini mengingat tidak semua kebutuhan dapat sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha, terutama untuk investasi yang membutuhkan biaya sangat besar, seperti pencetakan talenta digital nasional.

“Kondisi kasus-kasus tertentu harusnya pemerintah itu juga harussiap untuk melakukan investasi. Karena tidak sedikit aktivitas-aktivitas itu yang tidak mungkin investasinya itu menunggu para operator atau para pelaku usaha. Karena apa? Karena mungkin cost-nya terlalu besar,” jelas Ismail.

Selain investasi, Komdigi juga memegang peran ganda sebagai pembuat regulasi dan orkestrator dalam jangka panjang. Sebagai pembuat kebijakan, Komdigi berkontribusi dalam penyusunan aturan untuk memperkuat tata kelola keamanan siber. Sementara itu, sebagai orkestrator, Komdigi bertugas mengoordinasikan berbagai aktivitas terkait keamanan, pemanfaatan data, dan ekosistem digital secara keseluruhan.

“Ini tugas yang berat,” pungkas Ismail.