Akses.co.id — Pemerintah Metropolitan Tokyo mengimbau para pegawainya untuk beralih dari pakaian formal ke busana yang lebih santai, seperti kaus dan celana pendek, saat bekerja di kantor. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan konsumsi energi pendingin ruangan di tengah lonjakan biaya energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Beberapa pegawai pemerintah Tokyo dilaporkan telah mulai menerapkan aturan berpakaian baru ini, mengenakan kaus dan celana pendek di lingkungan kerja. Seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa konflik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor pemicu kebijakan ini.

Versi Baru Inisiatif “Cool Biz”

Aturan berpakaian ini merupakan pembaruan dari inisiatif “Cool Biz” yang pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang pada tahun 2005. Inisiatif awal ini mendorong para pegawai negeri untuk tidak mengenakan dasi dan jas selama musim panas demi efisiensi energi. Beberapa pegawai bahkan terlihat mengenakan kaus berkerah bergaya Okinawa.

Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, yang merupakan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan penggagas kampanye “Cool Biz” dua dekade lalu, memberikan dukungan penuh terhadap arahan baru ini. “Kami menganjurkan pakaian ‘sejuk’ yang mengutamakan kenyamanan, termasuk kemeja polo, kaus oblong, dan sepatu kets, serta, tergantung pada tanggung jawab pekerjaan, celana pendek,” ujar Koike pada awal April 2026.

Selain penyesuaian pakaian, inisiatif “Cool Biz” yang diperbarui ini juga mencakup dorongan yang lebih besar untuk menerapkan kerja jarak jauh dan memulai jam kerja lebih awal.

Ancaman Krisis Energi di Jepang

Jepang, bersama beberapa negara Asia lainnya, merasakan kekhawatiran mendalam terhadap dampak ekonomi dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak dan potensi kelangkaan produk turunan minyak bumi, seperti bahan bakar pesawat, menjadi ancaman nyata.

Sebagai negara yang minim sumber daya alam, Jepang sangat rentan terhadap perang berkepanjangan di kawasan tersebut. Sekitar 90 persen impor minyak Jepang bergantung pada pasokan dari Timur Tengah, dengan sebagian besar minyak melewati Selat Hormuz yang saat ini dilaporkan mengalami blokade.

Menghadapi situasi ini, beberapa negara Asia dilaporkan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk membatasi penggunaan energi. Sementara itu, negara-negara lain mendorong pegawainya untuk bekerja dari rumah atau mengurangi jam kerja mingguan.

Jepang sendiri telah mulai memanfaatkan cadangan minyak strategisnya yang cukup besar. Negara ini berencana untuk melepaskan pasokan setara kebutuhan selama 20 hari mulai 1 Mei 2026. Selain itu, Jepang juga berupaya mengimpor minyak dari pemasok yang tidak melalui Selat Hormuz.

Para ahli memperingatkan bahwa jika lalu lintas pelayaran di jalur vital tersebut tidak segera kembali normal, Jepang berpotensi menghadapi kelangkaan minyak mentah. Kondisi ini dapat memaksa perusahaan dan rumah tangga untuk melakukan penghematan yang lebih drastis dalam penggunaan bahan bakar dan listrik.