Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti rencana pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa (Pantura). Proyek yang telah diinisiasi sejak 1995 dan kembali dibahas oleh Presiden Prabowo pada Juni 2025 ini dikritik karena dinilai tidak mengatasi akar permasalahan utama pesisir utara, melainkan berpotensi menimbulkan masalah baru.
Dosen Fakultas Geografi UGM, Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin, berpendapat bahwa pembangunan tanggul laut skala besar tersebut bukanlah solusi darurat. Ia menekankan bahwa karakteristik geografis Pantura yang didominasi dataran aluvial landai dan terlindungi seharusnya mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan opsi yang lebih masuk akal dan berkelanjutan.
Solusi Alternatif yang Diabaikan
Bachtiar menyarankan adanya pendekatan yang berbeda, seperti mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir, menerapkan zonasi kepesisiran yang tepat, atau melakukan restorasi lahan basah. “Masih banyak opsi lainnya yang lebih masuk akal dibandingkan giant sea walls, misalnya mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir, zonasi kepesisiran, atau restorasi lahan basah,” ujar Bachtiar, dikutip dari laman resmi UGM.
Ia khawatir proyek Giant Sea Wall hanya akan memberikan “efek plasebo”, yaitu memberikan ilusi perbaikan tanpa menyelesaikan masalah fundamental. “Opsi tersebut memang cenderung dipilih karena memberikan efek plasebo. Seolah-olah sudah ada wujudnya, meskipun belum tentu menyelesaikan masalah,” ungkapnya.
Penurunan Muka Tanah Menjadi Akar Masalah
Menurut Bachtiar, isu utama yang dihadapi Pantura bukanlah ancaman dari laut yang membutuhkan tanggul raksasa, melainkan masalah penurunan muka tanah atau land subsidence. Ia menegaskan bahwa akar persoalan sebenarnya berasal dari darat, yaitu terkait tata ruang wilayah dan praktik penggunaan air tanah secara masif oleh industri besar di kawasan pesisir.
Pembangunan struktur masif seperti tanggul laut justru dinilai berisiko memperparah kondisi. Bangunan yang besar dan berat dapat memberikan tekanan tambahan pada permukaan tanah aluvium yang relatif “muda” dan belum padat. “Hal ini diperparah dengan adanya penggunaan air tanah yang masif oleh industri-industri besar yang tentu saja mempercepat penurunan permukaan tanah,” imbuh Bachtiar.
Ancaman Terhadap Ekosistem dan Nelayan
Pembangunan Giant Sea Wall diprediksi akan menyebabkan perubahan drastis pada dinamika pesisir, mulai dari pola distribusi sedimen hingga arus laut. Perubahan faktor oseanografi ini berpotensi mengancam kelangsungan ekosistem vital seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang.
“Perubahan faktor oseanografi dan sedimen dapat memengaruhi berkurangnya substrat tempat mangrove tumbuh,” jelas Bachtiar. Kerusakan ekosistem tersebut secara langsung akan mengganggu rantai makanan di laut, yang pada gilirannya akan berdampak buruk pada kelompok masyarakat yang paling rentan.
Bachtiar menambahkan, “Nelayan tradisional yang tidak punya modal akan semakin kesulitan mencari ikan.”
Konteks Lokal Lebih Penting daripada Meniru Model Asing
Menanggapi perbandingan proyek ini dengan keberhasilan tanggul laut di Belanda, Bachtiar menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal. Ia menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kondisi alam dan sosial yang unik, sehingga Indonesia tidak bisa serta merta meniru konsep dari negara lain tanpa analisis mendalam terhadap kondisi geografis setempat.
“Tidak. Harus melihat konteks lokal dan kondisi geografisnya,” pungkas Bachtiar. Ia menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan pembenahan tata ruang industri dan restorasi ekosistem alami. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan dan efektif dalam melindungi pesisir dibandingkan dengan menghabiskan anggaran besar untuk struktur beton yang berisiko merusak keseimbangan alam.
