Akses.co.id — BANDUNG, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bandung menghadapi lonjakan biaya operasional pengangkutan sampah hingga dua kali lipat. Kenaikan ini dipicu oleh kebijakan baru penggunaan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk armada truk pengangkut sampah, yang sebelumnya menggunakan solar subsidi.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan bahwa seluruh truk sampah kini diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamina Dex dan Dexlite, menyusul arahan pemerintah pusat yang melarang kendaraan pemerintah menggunakan BBM bersubsidi. Perubahan ini berdampak langsung pada anggaran Pemkot Bandung.

“Biaya pengangkutan sampah sekarang ini truk-truk sampah kita semuanya menggunakan bahan bakar solar nonsubsidi. Jadi, harganya sekarang dari Rp 14.000-an sampai Rp 23.000-an. Jadi, naik Rp 9.000 per liter,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Jumat (24/4/2026).

Lonjakan Biaya Operasional Pengangkutan Sampah

Lonjakan harga BBM menjadi faktor utama di balik peningkatan biaya operasional pengangkutan sampah. Dengan beralih ke bahan bakar nonsubsidi, biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah meningkat hampir dua kali lipat.

“Artinya, biaya BBM untuk pengangkutan sampah itu naik dua kali lipat sehingga kami memang harus memikirkan sebuah cara untuk bisa memastikan efektivitasnya berjalan dengan baik,” jelasnya.

Kondisi ini dinilai memberatkan anggaran Pemerintah Kota Bandung, terutama dalam menjaga keberlanjutan layanan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.

Potensi Pengurangan Ritase dan Dampak Lain

Salah satu dampak langsung dari kenaikan biaya operasional adalah potensi pengurangan ritase atau frekuensi pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti. Farhan mengungkapkan bahwa jika tidak ada penyesuaian anggaran, ketersediaan dana hanya mampu menopang operasional hingga sekitar Oktober atau awal November 2026.

“Ini masih teori ya, kalau kami tidak mengurangi jumlah ritase, maka dengan anggaran yang sekarang kami hanya bisa mengangkut sampai bulan November (2026). Jadi, terakhir angkut akhir Oktober, awal November kami sudah tidak punya anggaran lagi untuk mengangkut, secara teori,” tuturnya.

Selain itu, pembatasan kuota pembuangan ke TPA juga memperparah kondisi di lapangan. Antrean panjang truk pengangkut sampah dari berbagai wilayah di Bandung Raya menjadi salah satu konsekuensi yang terjadi.

Strategi Pengelolaan Sampah dari Hulu

Pemerintah Kota Bandung tengah menyusun berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan pengelolaan sampah dari sumbernya atau di hulu.

Farhan menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan peningkatan kapasitas pengolahan sampah di hulu sebesar 100 hingga 200 ton per hari. Dengan total produksi sampah harian yang mencapai sekitar 1.800 ton, langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban yang harus dibuang ke TPA.

“Pengolahan dari hulu menjadi kunci agar beban ke TPA dapat dikurangi secara signifikan,” kata Farhan.

Roadmap Pengakhiran Open Dumping

Selain itu, Pemkot Bandung juga tengah menyusun roadmap bersama Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengakhiri praktik open dumping sesuai target pemerintah pusat pada akhir 2026.

“Saya hari ini akan ke Jakarta bertemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mulai menyusun roadmap yang lebih pasti agar di akhir tahun 2026, sesuai dengan rencana pemerintah pusat, tidak ada lagi open dumping. Tidak ada lagi TPA,” tandasnya.

Farhan menekankan bahwa upaya pengurangan sampah tidak boleh menimbulkan masalah baru, seperti polusi lingkungan.

“Jangan sampai kita mengurangi sampah, tapi justru menimbulkan polusi baru. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.