Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diproyeksikan akan menerima alokasi bantuan bedah rumah sebanyak 11.000 unit pada tahun 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, usai pertemuan strategis dengan pihak Taspen dan Wakil Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, di Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum pembahasan langkah-langkah konkret untuk memperluas akses pembiayaan perumahan serta mengakselerasi penyediaan hunian yang layak, terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah NTT.
Ara menekankan krusialnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi tantangan penyediaan perumahan di daerah.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Taspen sangat penting untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat penyediaan hunian layak,” ujar Ara.
Lebih lanjut, Ara merinci bahwa setiap kabupaten/kota di NTT akan mendapatkan jatah minimal 500 unit BSPS. Dengan total 22 kabupaten/kota yang ada, alokasi bantuan tersebut akan mencapai sekitar 11.000 unit.
“Ini bentuk keberpihakan pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah,” tegasnya.
Peningkatan Kuota Bedah Rumah di NTT
Peningkatan kuota bantuan bedah rumah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan kondisi rumah masyarakat NTT sekaligus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita ingin program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah,” tambah Ara.
Di sisi lain, Komisaris Utama Taspen, Fary Djemy Francis, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung program pemerintah melalui penguatan layanan pembiayaan perumahan bagi para pesertanya.
“Kami siap mendukung program perumahan pemerintah, khususnya dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi ASN, sehingga mereka dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ungkap Fary Djemy.
Wakil Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, turut menyampaikan komitmen dukungan pemerintah daerah terhadap program tersebut.
“Pemerintah Provinsi NTT siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan Taspen untuk memastikan program perumahan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di daerah,” tuturnya.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarpihak demi percepatan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di NTT.
