Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mempercepat normalisasi muara atau kuala di sejumlah wilayah provinsi berjuluk Serambi Mekkah itu. Desakan ini dilontarkan Mualem sebagai upaya pencegahan dini terhadap ancaman banjir yang kian meluas, terutama di kawasan pesisir dan sepanjang aliran sungai.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 yang digelar di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Mualem menekankan bahwa pendangkalan muara telah menjadi persoalan krusial yang membutuhkan perhatian segera.
“Seperti harapan kita, jika kuala-kuala yang di tepi laut tidak kita benahi, ini satu masalah. Kalau kita tidak benahi dengan sempurna, ini jadi satu ancaman (bencana banjir) lagi,” ujar Mualem, menegaskan urgensi penanganan.
Ia menjelaskan, kondisi muara yang dangkal menghambat aliran air dari hulu sungai menuju laut. Akibatnya, air tertahan dan berpotensi meluap, menimbulkan genangan yang merendam wilayah pemukiman warga.
Muara Dangkal, Ancaman Banjir yang Nyata
Mualem merinci, pendangkalan muara menyebabkan satu titik muara harus menampung debit air dari beberapa muara lainnya. Hal ini menciptakan akumulasi air yang signifikan.
Dampak dari fenomena ini, lanjutnya, adalah:
- Aliran air sungai menuju laut menjadi tersendat.
- Terjadi penumpukan debit air di satu lokasi muara.
- Luapan air menyebabkan perubahan fungsi lahan di sekitarnya menjadi area genangan baru.
“Semua yang dekat-dekat dengan kuala, tanah-tanah kosong akan menjadi kuala. Seperti yang kita lihat di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Kuala Simpang dan Aceh Utara,” ungkap Mualem, menggambarkan kondisi yang telah meluas ke berbagai daerah di Aceh.
Dampak pada Kehidupan Nelayan
Selain risiko banjir yang meningkat, kondisi muara yang tidak optimal juga berimbas langsung pada mata pencaharian masyarakat, khususnya para nelayan. Mualem menyoroti kerugian yang dialami oleh para pencari nafkah di laut tersebut.
“Yang fatal adalah bagi nelayan. Mereka menunggu air pasang surut, pasang keluar, tunggu pasang lagi untuk mencari ikan, mencari nafkah,” kata Mualem. Ketergantungan pada siklus pasang surut air laut ini, ditambah dengan hambatan di muara, secara langsung menurunkan produktivitas melaut mereka.
Perjuangan Mendapatkan Izin Pusat
Mualem mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya keras untuk mendapatkan izin dari pemerintah pusat terkait pengerukan muara. Namun, proses tersebut diakuinya belum berjalan sesuai harapan.
“Jadi saya sudah bekerja keras untuk kita dapati izin daripada pusat untuk pengerukan kuala macam jadi, tak jadi. Jika tidak kita benahi, lihatlah apa terjadi. Air tertahan, air tidak tahu mengalir ke mana,” keluhnya.
Ia bahkan menyamakan perjuangan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat ini dengan kondisi anak tiri yang memohon belas kasih dari orang tua kandungnya.
“Macam anak tiri mengemis minta nasi sama ibu bapaknya, beginilah kejadian,” tuturnya, menggambarkan rasa kecewanya.
Seruan untuk Perhatian Serius Pemerintah Pusat
Mualem menegaskan bahwa percepatan pengerukan muara harus menjadi prioritas bersama. Ia menyerukan agar pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kondisi di Aceh.
Lebih lanjut, ia juga mengajak para bupati dan wali kota di Aceh untuk proaktif menjemput bola dengan mendatangi kementerian terkait di Jakarta.
“Bupati dan Wali Kota sekalian, kita harus ke Jakarta, ke KKP, harus minta itu supaya cepat. Karena kalau lambat akan terjadi musibah yang paling berat lagi,” tegasnya.
Keterlambatan dalam penanganan, menurut Mualem, berpotensi memperparah ancaman bencana di masa mendatang. Ia menekankan bahwa permasalahan muara ini bukan semata tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Ini PR bagi kita semua, terutama sekali kita harapkan kepada pusat, Jakarta agar memperhatikan serius untuk kita di Aceh sini,” pungkasnya.
