Akses.co.id — SORONG, KOMPAS.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maruarar Sirait melakukan peninjauan langsung ke kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (25/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri yang akrab disapa Ara ini mengumumkan sejumlah rumah akan menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 25 juta per unit.

Langkah ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan mendasar di enam provinsi di wilayah Papua. Pemerintah menargetkan rehabilitasi minimal 500 unit rumah di setiap kabupaten/kota di seluruh tanah Papua sepanjang tahun 2026.

“Artinya, ada sekitar 21.000 rumah yang diperbaiki di seluruh tanah Papua. Ini perubahan yang mendasar,” tegas Menteri Ara, didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Wali Kota Sorong Septinus Lobat.

Terobosan KUR Perumahan Tanpa Jaminan

Selain program bedah rumah, Menteri Ara juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang khusus menyasar sektor perumahan. Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Skema pinjaman yang ditawarkan berada di bawah Rp 100 juta tanpa memerlukan agunan, dengan suku bunga sangat rendah, yakni hanya 0,5 persen.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan perbaikan kualitas hunian berjalan seiring dengan penguatan ekonomi keluarga. Menurut Menteri Ara, pembangunan fisik rumah semata tidak akan cukup apabila perekonomian penghuninya tidak turut diperkuat.

“Jangan hanya membangun rumahnya, bangun juga ekonomi keluarganya. Kalau ekonominya tidak baik, rumah yang sudah diperbaiki bisa kembali kumuh,” jelasnya.

Sorong Jadi Prioritas, 18.000 Rumah Tak Layak Huni

Di Kota Sorong sendiri, tercatat ada sekitar 18.000 rumah yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Akibatnya, alokasi bantuan untuk perbaikan rumah di kota ini mengalami lonjakan signifikan, dari 46 unit pada tahun sebelumnya menjadi 607 unit pada tahun 2026. Wilayah lain seperti Raja Ampat, Maybrat, hingga Tambrauw juga masing-masing mendapatkan alokasi sebanyak 500 unit.

Momen kunjungan ini disambut haru oleh warga setempat, salah satunya Lusia Ugaje. Sebagai salah satu penerima bantuan, Lusia tidak dapat menahan tangis ketika menceritakan penderitaan yang dialaminya selama ini tinggal di rumah yang sangat tidak layak.

“Terima kasih sudah bantu saya. Cukup saya sudah menderita kalau hujan bocor. Macam saya tinggal di kandang,” ungkap Lusia lirih.

Menteri Ara menegaskan bahwa seluruh proyek rehabilitasi ini ditargetkan selesai pada akhir tahun anggaran 2026. Ia juga meminta partisipasi masyarakat, media, serta aparat penegak hukum untuk turut mengawasi pelaksanaan program ini agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.