JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan sikap tegas Indonesia dalam mendukung setiap langkah yang mengarah pada terciptanya perdamaian dan stabilitas politik di Myanmar. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara singkat di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).
“Intinya, segala upaya yang membawa kedamaian dan kestabilan politik di Myanmar, yang dilakukan oleh internal Myanmar sendiri, kita dukung,” ujar Sugiono.
Menlu Sugiono menambahkan bahwa Indonesia memandang pemilu di Myanmar dapat dianggap sah dan diterima apabila mampu memicu perdamaian, menghentikan gencatan senjata, serta mendorong terlaksananya konsensus lima poin. Keterbukaan dan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat Myanmar juga menjadi syarat penting dalam proses tersebut.
Dalam konteks tersebut, Indonesia dilaporkan telah mengirimkan tim pengamat untuk memantau jalannya proses pemilu secara objektif. Sugiono menekankan bahwa jika pemerintahan baru yang terbentuk di Myanmar mendapatkan pengakuan inklusif dari rakyatnya dan terbukti mampu membawa kedamaian serta menyelesaikan persoalan domestik, maka hal tersebut patut untuk dihormati.
Lebih lanjut, Sugiono menegaskan kembali prinsip dasar Indonesia yang senantiasa mendukung setiap inisiatif dari pihak internal Myanmar yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan perdamaian.
Menyinggung potensi kehadiran pemimpin baru Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan diselenggarakan di Filipina, Sugiono menyatakan bahwa Filipina masih terus mencermati perkembangan situasi terkini. Keputusan akhir terkait kehadiran tersebut akan diambil melalui forum musyawarah dan mufakat seluruh negara anggota ASEAN.
Latar Belakang Politik Myanmar
Pelantikan mantan pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, sebagai presiden baru secara resmi dilaksanakan pada 10 April 2026. Keputusan ini menyusul kemenangannya dalam pemungutan suara di parlemen pada 3 April 2026, di mana ia berhasil meraih 429 dari total 500 suara yang tersedia.
Pemilu yang diselenggarakan kali ini merupakan yang pertama kalinya diadakan sejak tahun 2020. Proses pemilu tersebut berlangsung dalam tiga tahap, dimulai sejak Desember 2025 hingga Januari 2026. Pelaksanaan pemilu ini dilakukan setelah hampir lima tahun masa pemerintahan militer yang diberlakukan di bawah status darurat, menyusul ancaman keamanan nasional yang muncul pada Februari 2021.
Partai Persatuan, Solidaritas, dan Pembangunan (USDP), yang sebelumnya pernah memimpin pemerintahan Myanmar periode 2011 hingga 2015, keluar sebagai pemenang dalam pemilu tersebut. Mantan jenderal senior, Min Aung Hlaing, kemudian dinobatkan sebagai kandidat presiden terpilih.
