Akses.co.id — Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan rezim Ayatollah Ali Khamenei dan menargetkan infrastruktur energi Iran jika konflik yang sedang berlangsung berlanjut. Ancaman ini disampaikan seiring kesiapan pasukan Israel untuk melanjutkan pertempuran, sembari menunggu persetujuan dari Amerika Serikat.

Menurut laporan Al Jazeera pada Jumat, 24 April 2026, Katz menyatakan bahwa Israel siap untuk melanjutkan perang dan telah menandai target-target strategis. “Kami menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat, pertama dan terutama untuk menyelesaikan penghapusan dinasti Khamenei yang bersekongkol melawan Israel,” ujarnya dalam sebuah cuplikan video yang dirilis Al Jazeera.

Katz menambahkan bahwa tujuan Israel adalah mengembalikan Iran ke era “kegelapan dan batu” dengan menghancurkan fasilitas energi dan listrik utama, serta meruntuhkan infrastruktur ekonomi nasional. “Serangan ketika diperbarui, kali ini akan berbeda dan akan memberikan pukulan dahsyat di tempat-tempat yang paling sensitif,” tegasnya.

Kebingungan Israel atas Sikap AS

Pernyataan Katz muncul di tengah ketidakpastian mengenai sikap Amerika Serikat terhadap gencatan senjata dengan Iran. Pada Selasa, 21 April 2026, Presiden AS Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu untuk membuka peluang dialog dengan Teheran.

Namun, muncul kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah AS telah menginformasikan Israel bahwa masa berlaku gencatan senjata tersebut akan berakhir pada Minggu, 26 April 2026. Laporan media Israel, KAN, mengaitkan kabar ini dengan langkah Trump yang menetapkan tenggat bagi Teheran untuk mengajukan proposal kesepakatan baru.

Di sisi lain, sumber-sumber di Israel yang dikutip Kompas.com pada Kamis, 23 April 2026, mengungkapkan pesimisme mengenai kemajuan signifikan dalam waktu dekat. Selain masalah tenggat waktu, pejabat Israel dilaporkan merasa bingung dengan pola komunikasi dan perilaku pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump.

Para pejabat Israel mengaku sering kali baru mengetahui langkah atau kebijakan terbaru Trump melalui laporan media atau unggahan di media sosial sang Presiden, menciptakan disorientasi dalam koordinasi kebijakan luar negeri.