Akses.co.id — Selat Malaka, jalur perairan sempit yang diapit Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, kembali menjadi pusat perhatian global seiring meningkatnya ketegangan geopolitik. Setelah gangguan pada jalur energi utama di Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah, Selat Malaka menegaskan posisinya sebagai urat nadi perdagangan dan pasokan energi dunia yang tak tergantikan.

Jalur Vital dengan Volume Transit Kolosal

Status Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia tidak terbantahkan oleh besarnya volume lalu lintas dan komoditas yang melintasinya. Data dari New Straits Times mengungkap bahwa pada paruh pertama 2025, sekitar 23,2 juta barel minyak per hari melewati selat ini. Angka tersebut setara dengan 22 persen permintaan minyak global dan 29 persen perdagangan minyak laut dunia, menjadikannya titik sempit transit minyak terbesar di dunia.

Lebih dari sekadar minyak, jalur ini juga menjadi tulang punggung rantai pasok internasional. Reuters mencatat bahwa pada tahun 2025, lebih dari 102.500 kapal melintasi Selat Malaka, meningkat dari 94.300 kapal pada tahun sebelumnya. Mayoritas kapal tersebut adalah kapal dagang dan tanker, mengangkut sekitar 22 persen dari total perdagangan global.

Penghubung Utama Pasokan Energi Asia

Peran krusial Selat Malaka terlihat jelas dalam fungsinya sebagai koridor utama energi bagi ekonomi terbesar Asia. Malay Mail, mengutip Bloomberg, menyebutkan bahwa selat ini menangani porsi besar impor energi Asia Timur, termasuk untuk China, Jepang, dan Korea Selatan. Ketergantungan ini menjadikan perairan tersebut bukan hanya jalur komersial, melainkan infrastruktur strategis bagi keamanan energi kawasan.

Ketergantungan China terhadap Selat Malaka bahkan telah melahirkan istilah “Malacca Dilemma”. Sekitar 75 hingga 80 persen impor minyak mentah China melewati jalur ini, membuat potensi gangguan di Selat Malaka berisiko langsung terhadap pasokan energi dan industri negara tirai bambu tersebut.

“(Selat) Malaka bukan lagi jalur transit pasif, ia menjadi perpanjangan strategis dari (Selat) Hormuz.”

Phar Kim Beng, Profesor Studi ASEAN dan Direktur Institute of International and ASEAN Studies di International Islamic University of Malaysia.

Phar Kim Beng, Profesor Studi ASEAN dan Direktur Institute of International and ASEAN Studies di International Islamic University of Malaysia, berpendapat bahwa meningkatnya konflik di Timur Tengah semakin memperbesar arti strategis Selat Malaka. Ia menegaskan bahwa selat ini kini menjadi perpanjangan strategis dari dinamika di Selat Hormuz.

Penyangga Rantai Pasok Global dan Wacana Tarif Transit

Selain energi, Selat Malaka juga menopang perdagangan manufaktur dan logistik dunia. Jalur ini menjadi lintasan utama barang dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa menuju pusat industri di Asia Timur, serta sebaliknya. Sebagai rute terpendek, penggunaannya menekan biaya pelayaran, waktu tempuh, dan biaya logistik global.

Gangguan di Selat Malaka memaksa kapal-kapal besar untuk memutar melalui Selat Lombok atau rute selatan Indonesia yang lebih panjang, yang berarti peningkatan waktu pelayaran dan ongkos bahan bakar. Dalam laporan Fortune, gagasan penerapan tarif transit atau tolls di Selat Malaka pun mengemuka, mencerminkan nilai ekonominya yang luar biasa besar.

Wacana ini turut disambut di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan pemungutan tarif terhadap kapal yang melintas, merujuk pada gagasan serupa yang dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz. “Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?” ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Senin (21/4/2026).

Purbaya meyakini potensi penerimaan dari tarif tersebut bisa besar jika ada kerja sama dengan negara-negara pesisir lain. “Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” tuturnya. Namun, ia mengakui realisasi wacana ini tidak sederhana karena menyangkut banyak kepentingan dan faktor geopolitik.

Perairan Strategis yang Membutuhkan Pengaturan Bersama

Wacana pungutan tarif tersebut justru mempertegas posisi Selat Malaka sebagai jalur strategis yang tidak bisa diatur sepihak. Malaysia dan Singapura secara tegas menolak gagasan tersebut. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait Selat Malaka harus melibatkan keempat negara pesisir: Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

“Apa pun yang akan dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itu adalah pemahaman kami, tidak bisa dilakukan secara sepihak,” terang Hasan. Prinsip ini, menurutnya, telah menjadi dasar kerja sama patroli dan pengamanan di Selat Malaka.

Penolakan serupa datang dari Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menegaskan Selat Malaka harus tetap terbuka bagi pelayaran internasional. “Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, menghambat, atau mengenakan tarif di kawasan kami,” ujarnya.

“Hak lintas transit bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh negara pesisir. Ini bukan lisensi untuk ditundukkan. Ini bukan tarif yang harus dibayar. Ini adalah hak semua kapal dari semua negara untuk melintas.”

Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura.

Balakrishnan menekankan bahwa kebebasan navigasi di Selat Malaka adalah hak yang dijamin hukum internasional. Pernyataan dari Malaysia dan Singapura ini menggarisbawahi bahwa nilai strategis Selat Malaka tidak hanya terletak pada volume perdagangannya, tetapi juga pada tata kelola internasional yang menopang kelancaran arus logistik global.

Titik Sempit dengan Sensitivitas Strategis Tinggi

Nilai penting Selat Malaka semakin diperkuat oleh karakteristiknya sebagai chokepoint. Pada titik tersempitnya, lebar jalur ini hanya sekitar 1,7 mil laut. Dengan volume lalu lintas yang sangat padat, yakni lebih dari 200 kapal per hari atau lebih dari 90.000 kapal per tahun, gangguan sekecil apa pun dapat menimbulkan efek berantai bagi perdagangan global.

Kombinasi lalu lintas padat, lebar yang sempit, dan sejarah ancaman keamanan menjadikan Selat Malaka memiliki sensitivitas strategis yang tinggi. Phar Kim Beng dalam opininya di Malay Mail menyebut nilai strategisnya kini meningkat bukan hanya karena perdagangan, tetapi juga karena keterhubungan antara stabilitas regional, keamanan maritim, dan geopolitik global.

Di Malaysia, kekhawatiran serupa muncul terhadap meningkatnya persaingan kekuatan besar di kawasan. Sekjen Perikatan Nasional, Takiyuddin Hassan, menilai Selat Malaka berisiko terdampak bila rivalitas geopolitik meningkat. “Sebagai salah satu jalur perdagangan maritim paling vital di dunia, setiap upaya untuk meningkatkan kehadiran strategis eksternal atau memaksakan pengaruh di Selat Malaka berisiko meningkatkan persaingan geopolitik dan mengganggu stabilitas kawasan,” tutur dia.

Risiko yang Menegaskan Nilai Strategis

Sorotan terhadap ancaman keamanan, rivalitas geopolitik, hingga perdebatan soal tarif transit justru semakin menegaskan betapa pentingnya Selat Malaka. Jika nilainya kecil, risikonya tidak akan menjadi perhatian utama negara-negara besar, pasar energi, maupun negara pantai di kawasan.

Dalam konteks ini, pentingnya Selat Malaka bertumpu pada tiga lapis fungsi sekaligus: jalur utama energi dunia, koridor perdagangan internasional, dan titik strategis yang menopang stabilitas rantai pasok global. Ketiga fungsi inilah yang membuat perairan sempit ini tetap menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia, bahkan ketika tekanan geopolitik global meningkat. Peran Selat Malaka justru terus menguat di tengah perang dan ketidakpastian global.