Akses.co.id — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong para kepala daerah dan tokoh masyarakat asal Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) untuk merumuskan program pembangunan yang konkret dan dapat direalisasikan pada periode 2027 hingga 2029. Ajakan ini disampaikan dalam acara Halalbihalal masyarakat perantau Sumbagsel yang berlangsung di Griya Agung, Sabtu (25/4/2026).

Tito menjelaskan bahwa forum konsolidasi gagasan pembangunan daerah ini merupakan inisiatif para tokoh Sumbagsel untuk mempererat kebersamaan sekaligus mendorong kontribusi nyata bagi kemajuan wilayah. “Bukan kita tidak nasionalisme dan mengedepankan primordialisme, kedaerahan. Enggak. Bukan itu,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.

Menurutnya, semangat kedaerahan perlu diarahkan menjadi energi positif melalui program-program yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah di wilayah Sumbagsel untuk menyusun agenda prioritas yang realistis dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Salah satu contoh yang diusulkan Tito adalah percepatan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pengembangan jalan tol di Sumatera, misalnya, dinilai mampu mendorong mobilitas, memperkuat aktivitas ekonomi, serta membuka potensi pariwisata daerah.

Lebih lanjut, hasil dari pertemuan ini akan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemangku kepentingan di tingkat pusat. Tujuannya adalah untuk merumuskan program prioritas yang siap diimplementasikan dan diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Paling enggak sampai 2029 ada sesuatu yang kita tinggalkan yang berharga untuk masyarakat,” pungkas Tito.

Peserta dan Penyelenggara

Acara Halalbihalal ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta sejumlah pihak terkait lainnya.