KUALA LUMPUR – Wacana Indonesia untuk memungut tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka menuai penolakan dari Malaysia dan Singapura. Kedua negara menegaskan bahwa pengelolaan selat strategis tersebut harus dilakukan berdasarkan kesepahaman bersama, bukan kebijakan sepihak.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa Selat Malaka merupakan ranah kerja sama antara Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Oleh karena itu, tidak ada satu negara pun yang berhak mengambil keputusan secara mandiri.
“Apapun yang akan dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itu adalah pemahaman kami – tidak bisa dilakukan secara sepihak,” ujar Mohamad Hasan dalam sebuah forum di Kuala Lumpur pada Rabu (22/4/2026), seperti dikutip The Straits Times.
Prinsip tersebut, lanjutnya, telah menjadi landasan sejak awal kerja sama patroli dan pengamanan di jalur pelayaran vital itu. “Ketika kami membuat perjanjian bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya – tidak ada keputusan sepihak,” tegasnya.
Ide Tarif dari Indonesia
Wacana pungutan tarif ini sendiri berasal dari Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia sempat mengemukakan gagasan bahwa negara-negara di sekitar Selat Malaka dapat mengenakan biaya pada kapal yang melintas, meniru rencana serupa yang dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz.
“Kami berada di jalur perdagangan dan energi global yang strategis, tetapi kami tidak mengenakan biaya pada kapal yang melintas di Selat Malaka. Sekarang Iran sedang mempertimbangkan untuk mengenakan biaya pada kapal yang melintasi Selat Hormuz,” ujar Purbaya dalam sebuah simposium di Jakarta.
Purbaya juga menyiratkan perlunya pelibatan Malaysia dan Singapura sebagai negara pesisir lainnya jika kebijakan tersebut diterapkan. Ia bahkan sempat berkelakar mengenai potensi pembagian pendapatan.
“Jika kita membaginya bertiga antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu bisa jadi sesuatu yang besar, bukan?” katanya sambil tertawa.
Namun demikian, Purbaya mengakui bahwa rencana tersebut tidaklah mudah untuk direalisasikan. “Seandainya sesederhana itu, tetapi kenyataannya tidak,” tuturnya.
Singapura Ikut Menolak
Penolakan serupa juga datang dari Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menekankan bahwa ketiga negara – Indonesia, Malaysia, dan Singapura – memiliki kepentingan bersama untuk menjaga Selat Malaka tetap terbuka.
“Hak lintas transit dijamin untuk semua pihak,” ujar Vivian Balakrishnan dalam sebuah acara di Singapura.
“Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, menghambat, atau mengenakan tarif di kawasan kami.”
Ia juga menegaskan bahwa kebebasan navigasi merupakan hak yang dilindungi oleh hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
“Hak lintas transit bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh negara pesisir. Ini bukan lisensi untuk ditundukkan. Ini bukan tarif yang harus dibayar. Ini adalah hak semua kapal dari semua negara untuk melintas,” tegasnya.
Jalur Vital Dunia
Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Lebih dari 200 kapal melintas setiap hari, atau lebih dari 90.000 kapal per tahun. Jalur ini menyumbang sekitar seperempat dari total perdagangan global.
Selain itu, sekitar 80 persen impor minyak China juga melewati selat ini, menjadikannya titik strategis yang sangat krusial. Kekhawatiran atas potensi gangguan di Selat Hormuz turut meningkatkan perhatian terhadap Selat Malaka, termasuk kemungkinan meningkatnya ketegangan geopolitik.
Di Malaysia, kekhawatiran tersebut mendorong sejumlah pihak untuk meminta pemerintah agar tetap berhati-hati. Oposisi menilai peningkatan pengaruh kekuatan besar di kawasan dapat berisiko memperuncing persaingan geopolitik.
“Sebagai salah satu jalur perdagangan maritim paling vital di dunia, setiap upaya untuk meningkatkan kehadiran strategis eksternal atau memaksakan pengaruh di Selat Malaka berisiko meningkatkan persaingan geopolitik dan mengganggu stabilitas kawasan,” ujar Sekjen Perikatan Nasional, Takiyuddin Hassan.
Ia menambahkan bahwa dalam situasi global yang tidak pasti, Malaysia perlu mempertahankan kebijakan luar negeri yang independen dan berprinsip demi menjaga stabilitas kawasan.
