JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai praktik maklon atau penggunaan jasa pihak ketiga untuk perakitan kendaraan bermotor oleh merek-merek otomotif baru di Indonesia merupakan hal yang wajar. Langkah ini diambil karena investasi di industri otomotif memerlukan proses bertahap, tidak bisa langsung mencapai tahap manufaktur penuh.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta, menjelaskan bahwa tidak ada satu pun produsen otomotif di dunia yang langsung melakukan manufaktur penuh sejak awal. “Pasti mereka punya step panjang mulai dari impor CBU, CKD, IKD, kemudian mereka mulai ada manufaktur stamping, painting, welding, dan akhirnya ada yang full manufaktur di Indonesia,” tegas Setia di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Salah satu contoh praktik ini adalah yang dilakukan oleh Chery Group melalui PT Handal Indonesia Motor (HIM).
Setia menekankan bahwa tahapan awal seperti perakitan komponen terurai (CKD) tetap memiliki nilai ekonomi yang signifikan, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. “Kalau impor mungkin bisa lima orang di showroom, di dealer. CKD motor minimal ada 90 orang yang terlibat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aktivitas perakitan seharusnya tidak dipandang sebelah mata karena merupakan bagian penting dari proses produksi yang memberikan nilai tambah. “Assembly itu termasuk kegiatan produksi walaupun menggabungkan part yang ada. Dan perakitan sesungguhnya merupakan kegiatan produksi,” tegas Setia.
Lebih lanjut, Setia menambahkan bahwa peningkatan skala produksi akan mendorong para produsen otomotif untuk melakukan investasi lanjutan. “Ketika demand besar pasti akan mulai investasi lagi, nambah lagi,” katanya.
Kemenperin juga mengantisipasi potensi masuknya model kendaraan baru yang dapat memicu tambahan investasi teknologi di dalam negeri. “Ketika penambahan teknologi baru masuk, itu different story dengan yang sekarang. Akan ada pasti penambahan investasi lagi,” pungkasnya.
