Akses.co.id — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Menteri KP2MI Mukhtarudin dan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus pada Jumat (24/4/2026) di Jakarta.

Selain membahas penguatan perlindungan, pertemuan tersebut juga merumuskan program “SMK Go Global”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penempatan, perlindungan, serta pencegahan praktik ilegal terkait pekerja migran.

“Termasuk juga kita pemberdayaan bagi purna pekerja migran maupun bagi keluarga pekerja migran di Sulawesi Utara,” ujar Mukhtarudin dalam jumpa pers di KP2MI, Jakarta Selatan, Jumat sore.

Gubernur Yulius Selvanus menyatakan bahwa pertemuan tersebut memberikan pencerahan mengenai aspek hulu hingga hilir pengelolaan pekerja migran, yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat Sulut. Ia memaparkan bahwa dari total 2,7 juta penduduk Sulut, sekitar 1,2 juta berada dalam usia produktif, dengan 1,1 juta di antaranya telah bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di provinsi tersebut tercatat sebesar 6,12 persen.

“Jujur saja kami di daerah untuk membuat lapangan pekerjaan formal, ini penuh tantangan. Tantangan ini sudah saya laporkan ke Bapak Menteri, bahwa kami harus mengundang investor datang ke daerah kami,” ungkap Yulius.

Potensi Lulusan Vokasi dalam Program SMK Go Global

Gubernur Yulius Selvanus menyoroti kesiapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan institusi vokasi di Sulawesi Utara untuk bersaing di pasar kerja global. “Kami ada delapan perguruan tinggi negeri, kemudian yang swasta itu ada 84 sama yang vokasi juga. Jadi SMK dan ada vokasi. Nah ini sebenarnya mereka siap pakai loh, mereka ini sebenarnya sudah disiapkan untuk bekerja memang,” ujarnya.

Namun, ia juga mengakui adanya tantangan berupa godaan dari tawaran pekerjaan di luar negeri yang beredar di media sosial, yang kerap berujung pada keberangkatan ilegal. Yulius menyayangkan ada tujuh warga Sulut yang dilaporkan meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun masa jabatannya karena berangkat bekerja tanpa prosedur resmi.

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, Femmy Suluh, menambahkan bahwa lulusan SMK di daerahnya memiliki potensi besar di berbagai bidang yang diminati pasar internasional. “Lulusan SMK ada yang paling banyak pertanian, kemudian caregiver atau keperawatan, pengolahan makanan, konstruksi juga, dan perhotelan pariwisata. Itu yang banyak diminati oleh negara-negara,” jelas Femmy.

Setiap tahunnya, Sulawesi Utara menghasilkan sekitar 30.000 lulusan SMK. “Mereka siap, tinggal nanti dilatih yang tadi bahasa, budayanya, upskilling-nya,” tambah Femmy, menekankan bahwa kesiapan dasar lulusan tersebut perlu dilengkapi dengan pelatihan spesifik untuk pasar kerja luar negeri.