Akses.co.id — JAKARTA – Upaya perluasan Kawasan Konservasi Perairan Skala Besar (LSMPA) di perairan barat Sumatera tidak hanya sekadar penambahan luasan wilayah, melainkan penguatan pengelolaan laut yang harus didasari oleh data dan ilmu pengetahuan. Hal ini mengemuka dalam Simposium Data dan Informasi LSMPA yang diselenggarakan untuk menyelaraskan dasar ilmiah dan tata kelola pengembangan kawasan konservasi laut skala besar.
Pertemuan tersebut mempertemukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat landasan ilmiah dan tata kelola pengembangan LSMPA. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut KKP, Cora Mustika, menekankan pentingnya LSMPA yang mencakup laut terbuka, kolom air, hingga ekosistem laut dalam, dengan luas mencapai 121.691 kilometer persegi.
“LSMPA merupakan kawasan konservasi laut berskala sangat besar seluas 121.691 kilometer persegi yang mencakup laut terbuka, kolom air, hingga ekosistem laut dalam,” kata Cora dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).
Pendekatan LSMPA dinilai krusial untuk memastikan pengelolaan yang efektif, terintegrasi, dan berbasis data. Mengingat skala LSMPA yang luas dan melibatkan berbagai sektor, penguatan aspek kelembagaan dan kebijakan menjadi sangat penting. Integrasi ini diharapkan dapat memastikan konsistensi pengelolaan dari tingkat pusat, daerah, masyarakat, lembaga riset, hingga pengawasan terpadu.
“Pengembangan LSMPA di barat Sumatera di atas 12 mil laut yang masuk pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perlu dibarengi dengan penguatan regulasi, integrasi kebijakan perikanan, serta sistem pemantauan dan pendampingan nelayan, agar pengelolaan sumber daya benar-benar terukur dan berkelanjutan,” jelas Cora.
Lebih lanjut, LSMPA juga memiliki fungsi vital dalam melindungi habitat laut dalam yang kaya akan keanekaragaman hayati. Selain itu, kawasan ini berperan dalam mendukung pemulihan stok ikan melalui efek limpahan ke wilayah sekitarnya, serta menjaga keseimbangan ekosistem laut global, termasuk siklus karbon dan nutrien.
Pengelolaan Berbasis Data untuk Keberlanjutan
Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw, menegaskan bahwa pengembangan LSMPA harus kokoh berlandaskan ilmu dan data. Tanpa dasar ilmiah yang kuat, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak mencerminkan kondisi ekologi yang sebenarnya.
Victor menjelaskan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan data oseanografi, keanekaragaman hayati, dan perikanan untuk mengidentifikasi habitat kunci, jalur migrasi, dan area produktivitas tinggi. Analisis ini menunjukkan adanya keterhubungan kuat antarhabitat, sehingga kawasan tersebut perlu dikelola sebagai satu sistem terpadu.
“Analisis ini menunjukkan keterhubungan kuat antarhabitat, sehingga kawasan perlu dikelola sebagai satu sistem untuk melindungi spesies seperti tuna, hiu, paus, marlin, hingga penyu, sekaligus menjaga area pemijahan dan pembesaran, serta habitat prioritas seperti terumbu karang dangkal dan laut dalam,” ucap Victor.
Perairan barat Sumatera memiliki peran strategis dalam sistem Samudra Hindia timur dengan dinamika lingkungan yang tinggi. Pengaruh angin muson dan fenomena iklim seperti Indian Ocean Dipole (IOD) serta El Nino turut memengaruhi kesuburan perairan dan ketersediaan sumber daya laut di kawasan ini. Kondisi tersebut berdampak langsung pada sektor perikanan, di mana perairan yang lebih subur dapat meningkatkan ketersediaan pakan alami yang memengaruhi distribusi ikan dan hasil tangkapan nelayan.
“Kondisi tersebut menjadikan perairan barat Sumatra sebagai wilayah penting bagi produksi perikanan, terutama ikan pelagis seperti tuna yellowfin dan bigeye serta ikan kecil lainnya,” tutur dia.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Fitra Kurnia, memandang pengembangan LSMPA sebagai upaya memastikan pengelolaan perikanan yang lebih terukur. Pengelolaan berbasis kawasan ini diharapkan dapat mengendalikan pemanfaatan sumber daya, menjaga kelestarian stok ikan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi penguatan sosial ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
“Dengan pengelolaan berbasis kawasan, pemanfaatan sumber daya dapat dikendalikan sehingga stok ikan tetap terjaga dan memberi manfaat jangka panjang untuk penguatan sosial ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” sebut Fitra.
Ikuti Akses.co.id
