Akses.co.id — LHOKSEUMAWE – Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, kembali menonaktifkan tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Keputusan ini berlaku efektif sejak 27 April 2026. Tiga kepala dinas dan badan yang dinonaktifkan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) M. Irsyadi, Kepala Dinas Pertanahan Saparuddin, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Zulkifli.

Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, membenarkan penonaktifan tersebut saat dikonfirmasi pada Minggu (26/4/2026). Ia menjelaskan bahwa penonaktifan ini didasarkan pada penilaian kurangnya disiplin kerja para pejabat yang bersangkutan.

“Jadi mereka menjalani proses sidang disiplin kepegawaian. Sementara waktu, jabatan mereka akan diisi oleh pelaksana harian di masing-masing instansi,” ujar Haris.

Pengisian Jabatan Pelaksana Harian

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menunjuk pelaksana harian (Plh). Munawar Faiza, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kesbangpol, kini ditunjuk sebagai Plh Kepala Kesbangpol. Sementara itu, Arman Aryadi, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lhokseumawe, akan menjabat sebagai Plh Kepala Dinas Pertanahan. Posisi Plh Kepala BKPSDM akan dijabat oleh Zahniar, Sekretaris BKPSDM.

Rangkaian Mutasi dan Penonaktifan Pejabat

Langkah penonaktifan tiga kepala dinas ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Wali Kota Lhokseumawe. Sebelumnya, sembilan kepala dinas lain juga telah dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas (plt). Jabatan-jabatan yang sebelumnya diisi oleh plt meliputi Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

Selain itu, posisi Asisten I, Asisten II, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), dan Staf Ahli Wali Kota juga pernah mengalami pergantian dengan plt. Penonaktifan dan pergantian pejabat ini juga menyasar Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe.

Menyikapi kekosongan jabatan pimpinan tinggi yang terus terjadi, Haris menyatakan bahwa proses lelang jabatan akan segera dilaksanakan. “Untuk lelang jabatan segera kita lakukan, mungkin setelah pengesahan APBD-Perubahan 2026 ini kita lakukan seleksi JPT (jabatan pimpinan tinggi). Hasil lelang jabatan barulah dilantik kepala dinas definitif,” pungkasnya.